- Antara/ Hermanus Prihatna
VIVAnews - Tim Pengawas Kalibaru mendesak pemerintah mengawasi proses pembangunan Pelabuhan Kalibaru. Ini mengingat proses pembangunan pelabuhan senilai Rp11,7 triliun tersebut, melalui penunjukan langsung.
Pada Januari 2012 lalu, pemerintah menunjuk langsung PT Pelindo II untuk membangun pelabuhan tersebut. Padahal, sebelumnya sudah ada lima pemenang pra-kualifikasi tender.
"Pemerintah harus benar-benar mengawasi penggunaan anggaran dalam proyek tersebut, mengingat proyek ini melalui penunjukan langsung," kata Anggota Tim Pengawas Kalibaru, Siswanto Rusdi dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, Rabu 4 April 2012.
Penggunaan anggaran belasan triliun bukanlah dana yang sedikit. Sehingga, penggunaan dana dan pelaksanaan proyek harus benar-benar diawasi. Siswanto menyatakan, tim pengawas mendesak pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan pelabuhan Kalibaru.
Menurut Siswanto, kebutuhan pelabuhan baru sudah sangat mendesak. Salah satu alasannya, kebutuhan logistik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok makin melonjak sehingga perlu perluasan pelabuhan peti kemas segera.
"Jika terus ditunda, arus barang yang melalui Tanjung Priok terancam mandek. Ini mengingat, tingginya pertumbuhan arus peti kemas dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.
Selama Februari 2012, arus peti kemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 961.049 TEUs atau tumbuh 20,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2011 sebesar 798.964 TEUs. Terlebih, proyek terminal peti kemas Kalibaru sudah masuk ke dalam dokumen Sistem Logistik Nasional atau Sislognas.
Masuknya Kalibaru dalam Sislognas yang baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan proyek tersebut, merupakan prioritas nasional. Jadi, sudah seharusnya pemerintah mempercepat pembangunan pelabuhan tersebut.
"Nyatanya, sampai sekarang proyek terminal Kalibaru itu belum jelas kapan dimulai," ungkapnya.
Jangan sampai, lanjut Siswanto, proses penunjukkan langsung pembangunan Kalibaru kepada PT Pelindo II menjadi keputusan salah. Sebab, penunjukan langsung di saat tender berjalan sangat berisiko. Sebab, keputusan pemerintah itu bisa mengakibatkan swasta enggan berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.
Padahal, swasta kini mulai melirik ke sektor infrastruktur seiring status investment grade yang disandang Indonesia. Faktanya, kebijakan pemerintah menunjuk langsung PT Pelindo II belum juga mampu menggerakkan kerja-kerja fisik proyek pelabuhan tersebut.
Pemerintah dan Pelindo II masih mendiskusikan desain terminal yang dana pembangunannya lebih dari Rp17triliun. "Saya berharap situasi ini tidakberlangsung lama atau bahkan terjadi deadlock," kata Siswanto.
Saat ini, masih ada dua desain yang jadi patokan. Pertama, desain dari Pelindo II. Kedua, desain dari Kementerian perhubungan dan dibantu JICA. Dari aspek keselamatan misalnya, Pelindo II berencana membangun terminal peti kemas Kalibaru dalam posisi vertikal vis-a-vis terminal-terminal yang ada di Tanjung Priok.
"Hal ini, tentu saja dapat membahayakan manuver kapal dari dan keluar pelabuhan terbesar di Indonesia ini," ujarnya.
Sementara itu, desain yang dibuat Kementerian Perhubungan dan dibantu JICA berbeda cukup siginifikan dengan usulan Pelindo II. Untuk akses masuk, Kemenhub merancang pembuatan jalur baru sehingga kemungkinan terjadinya antrean truk manakala terminal Kalibaru beroperasi nantinya dapat dikurangi.
Kemudian, dari sisi ukuran, terminal peti kemas Kalibaru versi Kemenhub lebih kecil dibanding rencana Pelindo II. Jika desain Kemenhub direalisasikan, tidak perlu dilakukan pembebasan lahan sehingga biayanya jauh lebih kecil, sekitar Rp11,7 triliun.
Sedangkan rancangan Pelindo II memerlukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan merupakan isu yang sangat dinamis di Tanjung Priok.
"Bila pemerintah serius membangun Kalibaru, sebaiknya Pelindo II didorong untuk mengadopsi desain Kemenhub. Selain biayanya sudah terukur, desain tersebut lebih mungkin direalisasikan dalam jangka pendek," tegasnya.
Polres Malang Bongkar Home Industry Sabu di Jatim
– Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Malang berhasil membongkar praktik produksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
