Pimpinan Ditangkap KPK, Wakil Kepala SKK Migas Terbang Pulang ke RI
Rabu, 14 Agustus 2013 - 11:11 WIB
Sumber :
- www.antaranews.com
VIVAnews
– Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tetap berjalan meskipun pimpinan mereka ditangkap KPK. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris SKK Migas, Gede Pradnyana, dalam halal-bihalal di kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2013.
Gede mengatakan, Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko yang sedang berada di Tokyo langsung mencari pesawat untuk kembali ke Indonesia begitu mendengar kabar penangkapan Rudi Rubiandini. “Mudah-mudahan kami bisa berkoordinasi dengan beliau nanti malam,” kata Gede.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Gede mengatakan, Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko yang sedang berada di Tokyo langsung mencari pesawat untuk kembali ke Indonesia begitu mendengar kabar penangkapan Rudi Rubiandini. “Mudah-mudahan kami bisa berkoordinasi dengan beliau nanti malam,” kata Gede.
Menurutnya, SKK Migas harus tetap berjalan karena amat diperlukan untuk mengatur bisnis minyak dan gas di Indonesia. Kegiatan industri minyak tak boleh terganggu karena memberi pemasukan yang cukup besar bagi negara.
Selama Rudi ditahan KPK, keputusan sehari-hari SKK Migas akan dipegang oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Sementara keputusan startegis akan menunggu arahan lebih lanjut dari Komisi Pengawas. “Tapi selama ada Wakil Kepala SKK Migas, ini tidak terlalu masalah,” kata Gede.
Gede juga telah menghubungi Menteri ESDM Jero Wacik selaku Ketua Komisi Pengawas SKK Migas untuk melaporkan kejadian yang menimpa sang Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.
Rudi ditangkap tangan oleh KPK di kediamannya sendiri dini hari tadi. Dari tangannya, KPK menyita uang US$400 ribu yang diduga suap dari pejabat perusahaan minyak asing PT Kernel Oil. Total ada US$700 ribu yang disita KPK dari rumah Rudi. Motor gede merek BMW bersama setumpuk dokumen juga ikut disita. Saat ini Rudi masih diperiksa intensif oleh KPK. (eh)
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, SKK Migas harus tetap berjalan karena amat diperlukan untuk mengatur bisnis minyak dan gas di Indonesia. Kegiatan industri minyak tak boleh terganggu karena memberi pemasukan yang cukup besar bagi negara.
