VIVAnews - Pemerintah akan membuat pedoman kehalalan daging yang masuk ke Indonesia. Pedoman ini nantinya difungsikan sebagai pengganti petugas yang biasanya diterjunkan untuk mencek kehalalan produk daging.
Deputi Menko Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan, pedoman diperlukan karena biaya menerjunkan petugas ke berbagai negara lebih mahal dibandingkan dengan mengeluarkan buku pedoman. Dengan sistem ini, lembaga sertifikat di luar negeri yang selama ini bertugas memeriksa kehalalan bisa tergantikan.
"Karena dihilangkan, perusahaan yang biasa mengimpor bahan baku dari negara yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan sertifikasi," kata Edy di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis 24 September 2009.
"Karena itu saat rapat koordinasi disetujui bahwa Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan mengeluarkan surat pedoman."
Saat ini negara yang paling bermasalah adalah China. Masalahnya, Edy mengatakan, China tidak mengakui lembaga seperti MUI sehingga kebebasan ahli agama di tempat tersebut sangat terbatas. "Karenanya kami cari cara, selama ini kami kirim orang," ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah nantinya tinggal melakukan audit secara berkala. Tidak setiap pengapalan dilakukan pengecekan petugas.
Edy mengatakan, secara substansi masalah sertifikasi yang diminta Indonesia ke negara-negara pengekspor, sebenarnya terbaik. Hanya saja sertifikasi kehalalan mengalami kesulitan karena masalah birokrasi.
hadi.suprapto@vivanews.com
Pembunuhan Wanita Hamil di Kelapa Gading, Pelaku Rampas Ponsel Korban Sebelum Kabur
Hubungan antara korban dan pelaku adalah pasangan kekasih. Kondisi korban lagi hamil dan sudah jalin hubungan dengan pelaku selama tiga tahun.
