Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Pemerintah tengah mengkaji kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mendorong perekonomian Indonesia yang saat ini melambat. Paket Kebijakan tersebut merupakan sikap dari kabinet untuk meredam ekonomi yang melambat sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Kita mengkaji seluruh peluang untuk mengeluarkan kebijakan agar bisa mendorong perekonomian. Kalau Kementerian ESDM, kami fokusnya dua, apa yang bisa mengundang investasi dan mendorong kegiatan
riil di lapangan. Jadi banyak, aspek migas, listrik, engeri baru dan terbarukan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa 1 September 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
"Kita mengkaji seluruh peluang untuk mengeluarkan kebijakan agar bisa mendorong perekonomian. Kalau Kementerian ESDM, kami fokusnya dua, apa yang bisa mengundang investasi dan mendorong kegiatan
Baca Juga :
PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik
Menurutnya semua paket kebijakan tersebut masih dalam diskusi dan belum waktunya untuk menyampaikan hal tersebut. "Semua masih dalam diskusi, jadi belum ada yang bisa disampaikan. Saya kira akan ada waktunya, hari kamis akan disampaikan," tuturnya.
Sementara itu, untuk kebijakan penetapan harga BBM, Sudirman mengatakan pemerintah telah menetapkan untuk tidak menaikkan atau menurunkan harga BBM pada bulan september.
"Harga BBM sebagaimana peraturan menteri terus ditinjau. sampai September diputuskan harganya tetap, yang bukan subsidi mengikuti harga keekonomian. sekarang kita punya utang kepada Pertamina, dan itu mesti dibayar, karena itu korporasi," kata dia.
Terkait utang pemerintah dengan Pertamina sebanyak Rp12 triliun, dia mengaku akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengecek pembukuan Pertamina agar pemerintah bisa menghitung lamanya waktu untuk pelunasan utang tersebut.
"Sekarang kita akan minta BPKP untuk me-
review
pembukuan Pertamina seperti apa, sehingga kita bisa menghitung berapa lama waktu untuk melunasi kewajiban itu. Karena Pertamina waktu itu pernah dipaksa menjual BBM lebih rendah dari harga keekonomian dan kita mesti
fair
. Orang berteriak supaya harga dinaikkan, kita memilih yang stabil, sekarang diturunkan," tutur dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurutnya semua paket kebijakan tersebut masih dalam diskusi dan belum waktunya untuk menyampaikan hal tersebut. "Semua masih dalam diskusi, jadi belum ada yang bisa disampaikan. Saya kira akan ada waktunya, hari kamis akan disampaikan," tuturnya.
