Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id
- Dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung dua situasi krisis yang dialami Indonesia. Yakni pada tahun 1998, yang membuat Indonesia terpuruk. Diiringi dengan runtuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang melahirkan era reformasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kemudian, Jokowi juga menyinggung soal krisis global yang berdampak pada Indinesia pada 2008. Saat itu, Presiden masih dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ketika itu SBY mengklaim bahwa dia dianggap telah berhasil mengeluarkan Indonesia dari dampak krisis global.
Tetapi, Presiden Joko Widodo mengaku bahwa kondisi 1998 dan 2008, tidak lebih baik dari saat ini.
"Kondisi ekonomi kita saat ini kalau dibandingkan dengan tahun 1998 maupun 2008, dari angka-angka yang saya peroleh dikatakan jauh lebih baik," jelas Presiden Jokowi, dalam pembukaan sidang kabinet, di Kantor Kepresidenan, Rabu 2 September 2015.
Meski kondisi sekarang diakuinya lebih baik dari 2008, era Presiden SBY, Jokowi meminta jajarannya untuk tetap waspada. Tetap bekerja, dengan melakukan deregulasi besar-besaran dan membuat regulasi baru yang memberi iklim kondusif bagi ekonomi dalam waktu yang cepat.
"Kita berkejaran dengan waktu, meskipun data yang ada seperti rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio, perbankan Indonesia saat ini masih di atas 20 persen," kata dia.
Situasi ekonomi Indonesia ini, lanjut dia, adalah yang paling baik di Asia saat ini. Begitu juga dengan cadangan devisa. Presiden Jokowi menyebut, cadangan devisa saat ini sebesar US$ 107 miliar.
"Ini mencukupi untuk tujuh setengah bulan impor kita," lanjutnya.
Sementara itu, lanjut Presiden, rasio hutang luar negeri Indonesia adalah 34 persen. "Ini masih sangat jauh dari rasio yang ada dari tahun 1998, yaitu di atas 120 persen," kata Jokowi.
Oleh karena itu, pada minggu ini Jokowi akan segera bertemu dengan Kadin dan asosiasi-asosiasi dunia usaha. Sebab, Jokowi mengaku telah mendengar bahwa ada 110 lebih regulasi yang tidak mendukung pengusaha.
"Saya harapkan dalam minggu ini, mungkin bisa pertemuan sehari penuh, dua hari penuh tidak pulang ke Bogor untuk selesaikan ini sehingga mana yang tidak (efektif), langsung potong, mana yang masih diproses, perlu diproses, mana yang masih perlu kajian, dikaji tapi ini (regulasi baru) harus segera keluar," kata Jokowi.
Sebab jika tidak segera diselesaikan, kata dia, dunia usaha akan sulit mengeluarkan modalnya untuk berinvestasi. Sehingga arus modal dan arus uang dari luar negeri ke dalam negeri akan terhambat.
"Saya ingin agar secepatnya revisi UU yang menghambat apapun, baik dalam pengadaan barang jasa, berkaitan iklim usaha itu segera direvisi. Saya harapkan Undang-Undang baru agak direm, tapi revisi-revisi yang diperlukan ini harus dimajukan, kajian-kajian ini akan dilakukan dan saya harapkan bulan ini kita tahu mana yang diajukan ke dewan untuk direvisi dan mana yang harus dipercepat, seperti Undang-Undang JPSK itu sangat diperlukan untuk payung hukum," lanjutnya.
Halaman Selanjutnya
"Kondisi ekonomi kita saat ini kalau dibandingkan dengan tahun 1998 maupun 2008, dari angka-angka yang saya peroleh dikatakan jauh lebih baik," jelas Presiden Jokowi, dalam pembukaan sidang kabinet, di Kantor Kepresidenan, Rabu 2 September 2015.
