Sumber :
- iStock
VIVA.co.id
- Institute for Development of Economics an Finance (Indef) menyatakan, meski saat ini Indonesia tengah mengalami perlambatan ekonomi, tetapi kondisinya belum berada dalam kondisi krisis. Namun, sebagian menganggap kondisi saat ini sudah dalam kondisi kritis.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, Rabu 2 September 2015, mengatakan jika pemerintah masih menganggap bahwa ekonomi Indonesia tidak ada masalah dan tak ada respons kebijakan pemerintah yang cepat dan tepat, risiko hal-hal terburuk pada kondisi Indonesia bakal terjadi di masa mendatang.
"Maka, risiko Indonesia akan kembali terjebak pada krisis ekonomi seperti tahun 1998, bukan sesuatu yang mustahil," ujar Enny, di kantor Indef, Jakarta.
Enny menilai, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah kebijakan yang konkret, terutama soal paket kebijakan ekonomi yang bisa memitigasi potensi risiko krisis, atau harus adanya sense of crisis dari semua pemangku kepentingan dalam jangka pendek.
"Paket stimulus yang akan diluncurkan pemerintah harus terintegrasi dan terpadu baik dari sektor moneter, fiskal, dan sektor rill," katanya.
Salah satunya, kata Enny, paket stimulus yang harus dikeluarkan pemerintah, yaitu soal pemulihan daya beli masyarakat. Karena, pada inlflasi Agustus 2015, memang menurun dari Juli. Hanya saja, lonjakan komponen bahan makan sangat tingggi, mencapai 9,26 persen.
"Andil inflasi makanan mencapai 48,71 persen. Artinya, hampir separuh inflasi Agustus masih dipengaruhi oleh stabilitas harga bahan makanan. Untuk itu, harus ada upaya stabilitasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat lembaga buffer stock, serta memberikan sanksi tegas kepada praktik-praktik persaingan yang tidak sehat," kata Enny.
Selain itu, Enny menambahkan, pemerintah saat ini, juga harus bisa mempercepat dan mengefisienkan jalur distribusi kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen dengan memotong rantai distribusi.
"Sehingga, dapat dioptimalkan dengan pemberdayaan gudang-gudang Bulog (Badan Urusan Logistik) dan kerja sama dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Enny menjelaskan, penyiapan skema social safety net yang konprehensif untuk mengantisipasi ekonomi secara cepat, terutama jika negara-negara maju kembali melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengguncang perekonomian global.
"Juga adanya optimalisasi program-program jaminan sosial (cash transfer) yang tepat sasaran, karena yang mengalami penuruan daya beli terparah adalah kelompok menengah ke bawah," ujarnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Enny menilai, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah kebijakan yang konkret, terutama soal paket kebijakan ekonomi yang bisa memitigasi potensi risiko krisis, atau harus adanya sense of crisis dari semua pemangku kepentingan dalam jangka pendek.
