Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) mengungkapkan, dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pemerintah senilai Rp 5,1 triliun telah habis per Juli 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Hindari Hal Ini Ketika Beli Rumah Pertama Kali
Baca Juga :
Tata Ruang Pemda Bantu Jaga Harga Rumah Murah
BTN berharap, Peraturan Presiden terkait skema subsidi bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi segera terbit.
Baca Juga :
Mekanisme Pasar Kerek Kenaikan Harga Rumah Murah
Direktur BTN, Imam Nugroho Soeko, mengatakan dengan pemerintah menerbitkan Perpres tersebut, dapat menangulangi subsidi FLPP yang saat ini telah habis. Kemudian, nantinya skema yang digunakan adalah subsidi selisih bunga (SSB).
“Itu masih dalam proses. Jadi, nanti dana semuanya BTN yang sediakan. Pemerintah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan berikan subsidi,” ujarnya, di Menara BTN, Jakarta, Rabu, 2 September 2015.
Imam menjelaskan, nantinya Kementerian PUPR bakal mengucurkan subsidi tersebut melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan.
Dia melanjutkan, potensi dana BLU yang tersedia mencapai Rp 1 triliun. Dana itulah yang bisa disalurkan untuk skema SSB.
“Kan mau bunga tetep di lima persen. Kalau suku bunga 12 persen, nanti tujuh persennya akan disubsidi pemerintah. Kalau dulu kan pemerintah yang siapkan 90 persen dana, sekarang kami 100 persen,” tuturnya.
Imam berharap, Presiden Joko Widodo bisa segera meneken Perpres tersebut, untuk menggenjot likuiditas dan pertumbuhan kredit perseroan.
“Harusnya tahun ini. Karena kami diminta terus jalan, lalu nanti kan diganti. Kami berharap secepatnya agar kepastiannya ada,” ujarnya.
Sebagai informasi, pada tahun depan Kementerian PUPR mendapatkan anggaran yang lebih besar dibandingkan 2015.
Tahun depan, pagu indikatif untuk FLPP dianggarkan sebesar Rp9,3 triliun, subsidi uang muka Rp220 miliar, dan dana SSB sebesar Rp900 miliar.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Itu masih dalam proses. Jadi, nanti dana semuanya BTN yang sediakan. Pemerintah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan berikan subsidi,” ujarnya, di Menara BTN, Jakarta, Rabu, 2 September 2015.
