- REUTERS/Enny Nuraheni
VIVA.co.id - Pemerintah saat ini tengah mengupayakan membuat paket kebijakan untuk menstimulus perekonomian nasional, salah satunya deregulasi aturan dan perizinan.
Strategi untuk mempermudah perizinan yang diusung oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution itu ditargetkan rampung pada minggu ini.
Menko Darmin mengungkapkan, untuk mengejar tenggat waktu tersebut, pemerintah beserta Presiden Joko Widodo akan membahas deregulasi mulai Kamis 3 September 2015, di Istana Kepresidenan, Bogor.
Menurutnya, rapat tersebut akan memakan waktu lama dan dia mengaku siap lembur untuk mengupayakan hal tersebut.
"Untuk bahas deregulasi, sekarang ini sebagai konsekuensinya, Presiden memutuskan kita akan konsen di Bogor, mulai besok, Jumat, Sabtu. Nah, artinya kalau ada kementerian yang perlu, akan dipanggil dari sana. Kalau Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) yang diperlukan akan diundang ke sana. Kalau harus nginep, kita nginep di sana, kira-kira begitu," ujar Darmin di kantornya, Rabu 2 September 2015.
Darmin menjelaskan, penyederhanaan aturan, atau deregulasi tersebut dilakukan, agar mempermudah investasi yang masuk ke dalam negeri.
"Ada deregulasi besar-besaran yang menyangkut investasi sektor industri. Lalu, perdagangan yang harus dikaji, ada yang diubah sebagian, ada yang diubah total. Itu menyangkut 100 lebih peraturan. Banyak sekali sekitar 160 peraturan," ucapnya.
Darmin mengungkapkan, pemerintah sudah memilah-milah paket kebijakan yang akan diprioritaskan. Menurutnya, deregulasi menjadi faktor mendesak yang harus dikeluarkan secepat mungkin.
"Presiden bilang, kelompok paket kebijakan lain bolehlah minggu depan. Tetapi, deregulasi minggu ini," tegasnya. (asp)
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Aksi damai 4 November tidak terlalu pengaruhi pergerakan rupiah.
