Sumber :
- REUTERS/ Alstom Partners/ Handout
VIVA.co.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk membatalkan rencana membangun kereta api super cepat Jakarta-Bandung. Ketua pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan ada beberapa alasan mengapa proyek tersebut harus dibatalkan.
Menurut Tulus, membangun KA super cepat tidak terdapat dalam master plan kebijakan transportasi nasional. Ini artinya KA super cepat tidak jelas arah dan tujuannya.
Baca Juga :
Mi Bikini yang Meresahkan Negara
"Membangun KA super cepat bukan hal yang mendesak, tidak ada urgensinya. Yang sangat mendesak adalah kebutuhan transportasi umum di kota-kota besar, yang saat ini mati suri. Merevitaliasi angkutan umum jauh lebih bermartabat dari KA super cepat yang hanya memanjakan investor belaka," kata Tulus, melalui keterangan tertulisnya, Kamis 3 September 2015.
Selain itu, membangun KA super cepat dinilai sebagai bentuk diskriminasi, antara Jawa dan luar Jawa. Seharusnya yang dibangun adalah KA di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan atau merevitalisasi KA di Jawa sekalipun.
"Untuk apa dengan KA super cepat, tetapi untuk menuju ke lokasi stasiun perlu waktu lebih dari 2 jam, karena didera kemacetan? Akan lebih elegan mengatasi kemacetan di Jakarta daripada membangun KA super cepat," ujarnya.
Lebih lanjut, YLKI menganggap membangun KA super cepat juga sebagai politik mercusuar, sementara infrastruktur transportasi yang utama masih kedodoran. Negara-negara yang membangun KA super cepat, adalah negara dengan sistem transportasi dan angkutan umum yang sudah beres.
"Sebaiknya, fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang terjangkau, aksesibilitas tinggi dan terintegrasi. Bukan KA cepat yang padat modal, padat teknologi, tapi miskin pengalaman," kata Tulus.
Halaman Selanjutnya
"Untuk apa dengan KA super cepat, tetapi untuk menuju ke lokasi stasiun perlu waktu lebih dari 2 jam, karena didera kemacetan? Akan lebih elegan mengatasi kemacetan di Jakarta daripada membangun KA super cepat," ujarnya.
