- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - PT Wijaya Karya Tbk terancam tidak mendapat kucuran dana penyertaan modal negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016.
WIKA berencana mengajukan dana PMN sekitar Rp3 triliun dalam APBN tahun anggaran 2016. Sebab dalam pembangunan kereta cepat, WIKA ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium pembangunan kereta cepat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan, pembangunan kereta cepat ini dilarang menggunakan dana APBN maupun PMN. Dengan demikian, BUMN konstruksi ini terancam tidak mendapatkan PMN karena kucuran dana segar tersebut berasal dari uang negara.
"Pembangunan kereta cepat atau medium ini tidak ada APBN, dan juga tidak akan mengeluarkan PMN. Presiden meminta kepada saya, menteri BUMN, untuk melihat secara bisnis kereta cepat Jakarta-Bandung ini, dikembangkan seperti apa," ujar Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta 4 September 2015.
Rini mengakui awalnya PMN yang diajukan Wika untuk tahun depan dimaksudkan untuk mendanai proyek bergengsi pemerintah Presiden Joko Widodo kereta cepat tersebut. Namun, karena proyek ini telah diharamkan menggunakan uang negara, maka WIKA terancam tidak akan mendapat PMN pada tahun depan.
Rini menjelaskan, proyek yang ditangani BUMN karya ini tidak hanya proyek kereta cepat, karena tentunya ada pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah.
"Terus terang begini, bisnis Wika itu kan bukan hanya ini (kereta cepat) tapi ada jalan tol, membangun pembangkit listrik. Sebelumnya Wika memang mendapatkan penyertaan modal negara, ada proyek-proyek lain yang harus dikerjakan, Ini harus dipelajari lebih dalam," ujarnya.
Untuk diketahui, dalam konsorsium tersebut WIKA ditunjuk menjadi pemimpin konsorsium, dengan anggota PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
Dia mengakui, proyek ini jadi prioritas dan sorotan masyarakat.
