VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masukan dari hasil pertemuan National Summit di bidang ekonomi antara lain permintaan insentif fiskal dan kemudahan administrasi.
Tentang ini, pemerintah akan mengkaji manfaat usulan yang kemudian bila sesuai dijadikan program.
Menurut Sri Mulyani, beberapa usulan insentif fiskal sebenarnya sudah ada dalam program periode pemerintahan sebelumnya. Misalnya penurunan tarif pajak, pengurangan pajak untuk biaya-biaya pengembangan dan riset, serta biaya untuk pengembangan sumber daya manusia.
"Itu semua sudah tertampung dalam Undang-undang PPh dan PPN," kata Sri Mulyani di Kantor Pajak, Jakarta, Senin 2 November 2009.
Sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya baru efeknya ke APBN, baik itu ke Undang-undang APBN 2009 dan Undang-undang APBN 2010 yang sudah ditetapkan.
Tapi sebetulnya bahwa permintaan yang ada untuk insentif geothermal, BBN dan hal-hal fundamental lain juga sudah masuk dalam perencanaan APBN.
Untuk itu, bila memang nanti diputuskan dalam sidang kabinet akan diakomodasikan dan mempengaruhi APBN 2010, pemerintah akan mengajukan di APBN Perubahan. Dalam Undang-undang APBN 2010 pemerintah memiliki kewenangan untuk meminta agar pengajuannya dipercepat.
"Jadi nanti kami lihat pada bulan-bulan Januari. Kalau memang akan UU APBN P yang dipercepat tahun 2010 bisa disampaikan secara lebih cepat, kemudian dibahas dengan DPR," ujarnya.
hadi.suprapto@vivanews.com
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
