BI: Pengawas Pasar Uang di RI Masih Bolong

VIVAnews - Kendati aktivitas pasar uang sudah menjadi bagian perekonomian Indonesia, namun sampai saat ini belum ada lembaga yang mengawasinya.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Darmin Nasution malah mengatakan regulator tentang pasar uang di Indonesia masih 'bolong'.
 
Bolongnya regulator pasar uang itu, kata Darmin, bisa dilihat kalau sistem lembaga keuangan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain misal Jepang.

Pejabat Israel dan Mesir Bertemu Diam-diam, Bahas Operasi Militer di Rafah

"Kalau dilihat, pasar uang Jepang berkembang dengan baik, begitu juga pasar modal," kata Darmin dalam diskusi kelembagaan, Investor Summit, Rabu 2 Desember 2009. "Kalau Indonesia pasar uang itu siapa regulatornya? ada yang bolong dalam kelembagaan kita."
 
Jika ditanyakan kepada Fuad Rahmani (Kepala Bapepam), Darmin mengatakan Fuad akan menjawab bukan karena UU pasar modal mengatakan mereka regulator untuk surat-surat berharga satu tahun atau lebih. "Itu bukan pasar uang," kata Darmin. Karena, pasar uang adalah dana yang dikelola di bawah satu tahun.
 
Demikian pula, lanjut Darmin, kalau pertanyaan ini ditujukan ke Bank Indonesia. Maka Bank Indonesia mengatakan bahwa pengawasan BI lebih ke bank. "Kami bukan regulator pasar uang," ujar Darmin.
 
Darmin pun tidak tahu bagaimana kondisi pasar uang Indonesia ke depan. Tapi, menurutnya, Darmin akan menyelesaikan kekosongan regulator pasar uang ini dengan Bapepam secara 'adat'.
 
"Nanti bisa diselesaikan secara adat dengan pak Fuad, karena kalau tidak ada yang mengurusi, maka Indonesia kondisi pasar uangnya tidak akan pernah sampai seperti yang diinginkan," katanya.
 
Membedakan pasar uang, pasar modal dan perbankan ini penting, kata Darmin, karena kalau diperhatikan perekonomian Indonesia oleh sektor perbankan saat ini tidak ada saingan.

"Tadinya saya berpikir kapital market bisa, tapi ternyata bukan over competitior bagi perbankan karena pembiayaanny lebih pendek ini salah satu kelemahan yang ada di perbankan kita," katanya.
 
Darmin pun mengatakan ada miss match soal pembiayaan. Menurut dia, seharusnya pembiayaan yang lebih dari satu tahun ini masuk wilayah pasar modal, tapi nampaknya pasar modal dipandang belum bisa menjadi kompetitor.
 
"Penggunaan dana perbankan sebanyak 77 persen, kreditnya yang ada masuk kategori menengah panjang, ini miss-match," katanya.
 
Sementara itu di perbankan antara sumber dana dan kredit yang diberikan, 91 persen berasal dari sumber dana jangka pendek dan hanya 8,8 persen dari sumber pendanaannya merupakan deposito lebih dari 3 bulan.

Presiden Jokowi bersama Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan

PM Singapura akan Temui Jokowi Pekan Depan, Bahas Energi Hingga IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ju

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024