VIVAnews - Revisi Peraturan Presiden 67 tahun 2005 tentang kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur sudah final. Tahap terakhir revisi ini tinggal pembenahan kata-kata (wording), kemudian diserahkan kepada Presiden dan ditandatangani.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Desember ini kemungkinan Perpres sudah bisa selesai. Sehingga persoalan tender yang selama ini dikeluhkan dan menjadi penghalang pembangunan infrastruktur bisa teratasi.
Djoko mencontohkan bagaimana persoalan tender sebelum revisi Perpres, jika itu kurang dari tiga peserta maka pelaksanaan tender harus diulang. Padahal dari beberapa kali investor summit, jumlah peserta disetiap proyeknya tidak terlalu banyak, bahkan ada yang hanya satu peserta.
"Sehingga kalau kurang dari 3, maka ditender ulang. Karena pada kenyataanya yang berminat tidak banyak ya jadi nanti yang kita usulkan kalau sudah tender dimasukkan misalnya hanya 2 kita pilih saja dari 2 itu," kata Djoko di Kantor Menko Perekonomian, Rabu 23 Desember 2009.
Bagaimana kalau hanya 1 peserta? Djoko menjelaskan pemerintah akan mengevaluasi lebih lanjut dan kalau perlu pemerintah akan menegosiasi harga. "Bagus tidak, kenapa tidak diberikan? Kalau misalnya tinggi terus mereka bisa turun dengan harga yang kita harapkan, kenapa tidak kita negosiasi saja," ujar Djoko.
Kebijakan ini, katanya, nantinya akan dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan. Harapannya adalah, kondisi pembenahan infrastruktur yang ada bisa jauh lebih baik.
"Ini dengan catatan semua tender dilakukan setelah semua status tanah itu sudah dibebaskan 100 persen oleh pemerintah. Nanti begitu tender ada pemenagnya baru mereka mengganti kepada pemerintah," ujar dia.
hadi.suprapto@vivanews.com
3 Jenderal Termuda di TNI Angkatan Darat, Ada yang Jadi Perisai Hidup Presiden Jokowi
Menjadi seorang jenderal adalah keinginan utama bagi setiap anggota TNI yang ingin mencapai puncak karier mereka. Nah, ada beberapa jenderal termuda di TNI AD.
