VIVAnews - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mengevaluasi perjanjian ekspor gas yang dimiliki PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Hal itu terkait rencana pemangkasan pasokan gas ke industri sebesar 20 persen pada 1 April 2010.
"Saya mengatakan sebisa mungkin jangan dipotong karena implikasinya cukup besar kepada pengangguran," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat 12 Maret 2010.
Menurut Mustafa, Kementerian BUMN dan PGN akan mempelajari keterikatan kontrak penjualan gas yang dimiliki perusahaan. Pertemuan antara PGN dan Kementerian BUMN dijadwalkan pekan depan.
"Makanya kalau ada the last resources, jangan sampai terganggu," ujarnya.
Selain evaluasi kontrak, pemerintah mengkaji peluang impor gas dari produsen gas di luar negeri. Jika impor dianggap cukup visibel, Kementerian BUMN akan mendukung upaya tersebut.
"Secara umum, kami terbuka opsi untuk membeli gas dari luar secara business to business," katanya.
Berdasarkan informasi yang dimiliki kementerian, impor gas dari Qatar hanya senilai US$ 1 per mmscfd atau di bawah US$ 5 per mmsfcd untuk sampai di Indonesia.
Nilai tersebut dianggap cukup visibel terutama untuk pembelian gas oleh industri pupuk yang menetapkan batas ekonomis impor gas senilai US$ 5 per mmscfd.
arinto.wibowo@vivanews.com
Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Terpilih, Ganjar: Tidak Dapat Undangan
KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden dan Wapres terpilih hari ini.
