BISNIS

PPN Makanan Resto Diganti Pajak Pembangunan

PPN sudah tidak ada lagi (untuk makanan cepat saji) sejak lama, yakni tahun 2009 lalu.

ddd
Rabu, 14 April 2010, 14:35
Paket makanan cepat saji
Paket makanan cepat saji (hot-screensaver.com)

VIVAnews - Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Kantor Pajak sudah tidak lagi memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk makanan dan minuman cepat saji di restoran dan rumah makan.

Pemungutan ini sudah tidak dilakukan sejak Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) disahkan. "Kalau masih diterapkan itu salah, itu daerah yang memungut bukan kami," ujar Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo di Kementerian Keuangan, Rabu, 14 April 2010.
 
PPN, kata dia, sudah tidak ada lagi (untuk makanan cepat saji) sejak lama, yakni tahun 2009 lalu. Pemungutan PPN di restoran semuanya sudah diserahkan ke daerah sesuai ketentuan UU PDRD.
 
Nama PPN pun diganti menjadi PB1 (pajak pembangunan satu), yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. "Jadi, PB1 itu miliknya Pemda, namanya bukan PPN," kata Tjiptardjo.
 
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengaku belum mengetahui pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) pada makanan dan minuman yang di antaranya disajikan di hotel, restoran, dan rumah makan.

Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang disahkan dan diundangkan pada 15 Oktober 2009 dalam pasal 4A ayat 2 di antaranya menyebutkan bahwa jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
 
"Justru itu, banyak yang menanyakan soal ini," kata Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman kepada VIVAnews di Jakarta.
 
Menurut dia, pada saat pembahasan undang-undang tentang PPN itu, GAPMMI hanya membicarakan mengenai pembebasan pajak untuk produk primer pertanian. "Kalau terkait itu (makanan dan minuman yang disajikan di restoran) saya belum tahu," ujarnya.

Sementara itu, manajemen PT Fastfood Indonesia Tbk, pengelola makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken mengatakan belum mengetahui juga adanya pembebasan PPN untuk kategori makanan dan minuman yang disajikan di restoran.

"Kami selama ini membayar pajak restoran 10 persen sesuai ketentuan Perda," kata Direktur Fastfood Indonesia JD Juwono ketika dikonfirmasi VIVAnews.

Menurut dia, pihaknya belum mengetahui adanya ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tersebut. "Kami belum tahu itu," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, pasal 7 menyebutkan bahwa tarif pajak restoran sebesar 10 persen.

Sedangkan dalam pasal 3 menyebutkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dalam pembayaran. Dalam pasal 5 Perda itu juga menyebutkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.

antique.putra@vivanews.com



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
Ahmad
29/08/2010
PPN sudah dihilangkan tapi pelanggan malah dibebankan Pajak Restoran / PB1? Kenapa pelanggan yang harus bayar Pajak Restoran? restoran kan tanggungjawab pengusaha itu sendiri!! Percuma kalau PPN dihilangkan tapi pelanggan tak pernah menikmatinya.
Balas   • Laporkan
Santi
11/05/2010
Saya bertanya ketika pada struk pembayararan pada resto cepat saji maupun pada resto minang masih terdapat pajak 10%. Jawab mereka ini pajak Restoran, lalu saya tanyak pajak atas apa? mereka tdk dapat menjawab secara jelas, dlm hati saya mereka yg usaha k
Balas   • Laporkan
radith
25/04/2010
sampai detik ini makanan fast food mulai dari kfc/mcd/hokben/cfc dll masih menerapkan pajak 10% sekarang masyrakat mau ngadu kemana ?
Balas   • Laporkan
radith
25/04/2010
sampai detik ini makanan fast food mulai dari kfc/mcd/hokben/cfc dll masih menerapkan pajak 10% sekarang masyrakat mau ngadu kemana ?
Balas   • Laporkan
Hedi Rachdiana
16/04/2010
Aneh hal krusial seperti ini tidak ada sosialisasi, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu. Apa informasi seperti ini kalah sensasional dibandingkan dengan berita selebriti...? Dan gimana jadinya PPN yang sudah terlanjur dipungut dan masuk ke kantor
Balas   • Laporkan
tiara
14/04/2010
Ah...tapi sampai sekarang masih ada tuh...gak jelas....masa mau mkn aja kena pajak....
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com