- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Komisi XI dan Pemerintah menyepakati asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2010.
Kesepakatan yang ditempuh kedua pihak adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, inflasi 5,3 persen, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan 6,5 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp 9.300 per Dollar.
"Kita setujui 5,8 persen pertumbuhan ekonomi tapi dengan catatan-catatan, ujar Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis dalam Rapat Kerja dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, 15 April 2010.
Dengan kesepakatan antara Komisi XI dan pemerintah tersebut artinya seluruh usulan asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam APBNP 2010 mengalami perombakan total.
Dalam usulan APBNP pemerintah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,5 persen, inflasi 5,7 persen, SBI tiga bulan 7 persen, dan Rp 9.500 per dolar.
Menanggapi kesepakatan anggota Komisi XI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada peningkatan penerimaan pajak melainkan juga dari penambahan modal produk domestik bruto (PDB).
"Untuk pajak bisa dielaborasi dari mana saja tambahan pemasukan pajak apakah dari PPN, PPH, atau sumber lainnya," kata dia.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Ardhayadi Mitroatmodjo menilai kesepakatan asumsi laju inflasi sebesar 5,3 persen masih dalam spread yang telah diperhitungkan oleh BI.
Kendati menyepakati penurunan SBI, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengingatkan bahwa penurunan suku bunga SBI 3 bulan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memperkuat intervensi BI. Kalau kita turunkan SBI, investasi di dalam negeri akan lari ke luar negeri, katanya.
Pemerataan Pembangunan
Menyoal kenaikan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, Melchias mengatakan dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan angka pertumbuhan yang harus dicapai pemerintahan saat ini.
"Angka itu tidak penting, yang penting kualitas kesejahteraan rakyat meningkat serta bagaimana pertumbuhan pembangunan tersebut menunjukan adanya pemerataan pembangunan di seluruh kawasan di Tanah Air," katanya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur tersebut mengatakan masyarakat di kalangan bawah sama sekali tidak memilikan berapa tingkat pertumbuhan maupun target nilai tukar rupiah terhadap dollar.
"Di daerah asal saya, tidak ada yang namanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana uang yang mereka peroleh tidak pernah mengalami kenaikan," kata dia seraya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh ekonom dan masyarakat perkotaan saja.
antique.putra@vivanews.com
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
