- flickr.com
VIVAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan agar lingkungan kerja Kementerian Keuangan ke depan bisa menjadi salah satu contoh zona kerja bebas korupsi.
Keinginan itu disampaikan kepada bawahan baru Sri Mulyani yang dilantik sore ini di Kementerian Keuangan.
Di hadapan para pejabat eselon I yakni para dirjen Kementerian Keuangan yang langsung berada di bawah komando menteri keuangan, Sri Mulyani berpesan agar zona bebas korupsi harus menjadi kenyataan.
"Saya menyambut baik upaya di Ditjen Perbendaharaan yang menuliskan kalimat pesan singkat di kantor pelayanan, tidak dipungut biaya atau uang apa pun," ujar Sri Mulyani saat pelantikan pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu 12 Mei 2010.
Peringatan itu, dia melanjutkan adalah pertanda dan itikad baik dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mencitrakan kantor perbendaharaan bebas korupsi. Tapi, upaya itu diminta menkeu tidak hanya dilakukan secara internal, masyarakat pun harus mendukung usaha Kementrian Keuangan itu.
"Untuk itu, saya pesan ke Bapak Dirjen, ditambahkan sebuah kalimat, bagi yang berusaha memberikan uang akan dilaporkan," ujar Sri Mulyani berpesan.
Pesan itu, menurut dia, penting agar masyarakat mengetahui bahwa tidak hanya reformasi internal yang dilakukan, dukungan juga penting dari publik tentang bersihnya Kementerian Keuangan dari korupsi.
Peringatan itu juga penting karena apa yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu menjadi pelajaran untuk Kantor Pajak dan Kantor Perbendaharaan sebagai unit yang selalu bersentuhan dengan masyarakat dan uang.
"Gunakan semua indikasi, gunakan case untuk melakukan koreksi karena kita tidak punya kemewahan untuk membiarkan orang, baik di dalam Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain untuk mengambil uang negara yang tidak menjadi hak kita hanya karena kelemahan sistem," kata dia. (hs)
arinto.wibowo@vivanews.com
Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyebut, risiko RI masuk ke jurang resesi masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
