VIVAnews - Pemerintah menawarkan delapan ruas jalan tol dalam Market Sounding yang diadakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Hotel Shangrilla, Jumat, 12 Desember 2008.
Dalam Market Sounding itu ruas jalan tol yang ditawarkan di proyek Batch IV adalah Medan-Binjai sepanjang 15 kilometer (km), Palembang Indralaya 22 km, Tegineneng-Babatan 22 km, Malang-Pandaan 37,62 km, Cileunyi-Sumedang-Dawuan 58,50 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 60 km, Pasirkoja-Soreang 15 km, dan Sukabumi-Ciranjang dengan panjang 28 km.
Menurut Dedy S Priatna, deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Market Sounding tersebut digelar untuk menjajaki minat investor terhadap proyek-proyek yang ditawarkan Pemerintah. "Pembangunan ruas jalan tol saat ini tergolong sepi peminat," jelasnya.
Dia juga mengakui, adanya ketidakpahaman dalam menghadapi risiko pembangunan antara pemerintah dan peserta tender turut mempersulit terlaksananya pembangunan ruas jalan tol.
Dedy mencontohkan, ketidakpuasan tersebut bisa dilihat pada proyek Batch III (proyek disebut Solo-Kertosono). Penawar tender pada proyek itu disebut hanya satu saja yang diterima.
Dari hasil evaluasi pemerintah, menurut dia, diketahui penyebabnya adalah persoalan pembebasan tanah. Selain itu, juga ditemui persoalan dokumen proyek yang tidak sesuai.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bambang Susantono juga mengakui, upaya menarik investor untuk membangun ruas tol masih terkendala. Sebab, persaingan semakin ketat dengan negara tetangga.
"Kita butuh alokasi dana pembangunan infrastrutur dalam APBN yang besar, seperti subsidi, namun dana kita terbatas," ujarnya.
Dia menyarankan, sebaiknya pemerintah merasa perlu menggali masukan dari para calon investor melalui Market Sounding.
Penawaran Tender
Sedangkan Frans Sumito, direktur utama PT Jasa Marga Tbk mengatakan, penawaran tender dengan patokan subsidi APBN bukan menjadi pertimbangan yang baik. "Kami usulkan agar pemerintah membebaskan para peserta tender dengan tawaran mereka sendiri. Siapa yang menawar dengan subsidi terendah merekalah yang lolos," jelasnya.
Alasannya, dia menambahkan, jika subsidi di patok dan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maka pemerintah akan kelabakan. Ruas tol Semarang-Ungaran, dimisalkan, hanya untuk sepanjang 12 kilometer dari total 75 kilometer yang seharusnya butuh dana pengadaan tanah jalan tol (land caping) Rp 350 miliar.
"Itu tidak masalah bagi investor, mereka akan senang, tapi tidak akan sehat buat APBN kita," kata Frans.
Menurut Frans, pemberian subsidi itu sebenarnya sudah diperhitungkan para investor itu sendiri. Sehingga, tidak masalah jika penawaran tender dibebaskan.
Investor, kata dia, akan memperhitungkan kapasitas, lalu lintas yang
melalui tol, dan masa pakai. Sehingga, pemerintah tinggal melihat tender mana yang membutuhkan subsidi terendah.
Jadwal Mobil SIM Keliling DKI Jakarta, Bogor, Bandung Jumat 26 April 2024
Pada hari ini, Jumat 26 April 2024 ada 5 mobil SIM Keliling yang disediakan Polda Metro Jaya untuk warga DKI. Dilansir dari laman Korlantas Polri, untuk warga yang ada di
