BISNIS

Kenapa WNI Beli Gas Lebih Mahal dari Asing

Masyarakat kita harus menanggung beban yang lebih berat dibandingkan perusahaan asing.

ddd
Kamis, 15 Juli 2010, 15:38
Kurtubi
Kurtubi (Antara/ Ismar Patrizki)

VIVAnews - Pengamat Perminyakan Kurtubi menilai masyarakat Indonesia selama ini telah diperlakukan tidak adil dalam pembelian gas. Pasalnya, pemerintah menjual gas sesuai dengan harga pasar, sedangkan kepada pembeli asing dikenakan harga kesepakatan dan umumnya flat untuk jangka panjang.

Salah satu contohnya adalah harga renegosiasi penjualan gas untuk ladang gas Tangguh Papua yang ditetapkan sebesar US$3,35 per mmbtu. Sementara itu, masyarakat Indonesia yang selama ini menggunakan gas harus membeli dengan harga US$15 per mmbtu atau disesuaikan dengan harga gas dunia.

"Artinya, masyarakat membeli gas dengan harga lima kali lebih mahal," kata Kurtubi dalam Seminar IPO Pertamina di Gedung Nusantara V, Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 15 Juli 2010.

Menurut Kurtubi, masyarakat Indonesia harus menanggung beban yang lebih berat dibandingkan dengan perusahaan internasional yang membeli gas dari lapangan migas di Indonesia. Hal itu terlihat dari fasilitas pembelian gas dari Lapangan Gas Tangguh yang berlaku flat untuk jangka panjang kendati harga gas di pasar internasional sedang tinggi.

Lebih jauh, Kurtubi menilai, negosiasi harga antara perusahaan pembeli gas dari lapangan gas di Tanah Air seharusnya dilakukan secara bussines to bussines (B to B), bukan melalui mekanisme business to government (B to G). "Itu artinya merendahkan harga diri pemerintah," kata dia.

Indonesia, lanjutnya, ditaksir bakal menderita kerugian hingga Rp500 triliun dengan dioperasikannya blok Tangguh di Papua yang menggandeng perusahaan minyak asing, British Petroleum. Padahal, jika Pertamina bisa mengoperasikan ladang gas tersebut, kerugian tersebut diperkirakan tidak akan terjadi.

"Harga gas dijual senilai US$3,35 per mmbtu, sedangkan Pertamina bisa menjual gas dari Blok Badak hingga US$6 per mmbtu," kata Kurtubi.

Tolak UU Migas
Pada bagian lain, Kurtubi mengatakan sumber permasalahan industri energi dan mineral di Indonesia sebenarnya berasal dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (Migas).

UU itu dianggap telah membuat Pertamina harus memecah unit usahanya, sekaligus tidak bisa menguasai ladang-ladang migas potensial di tanah air.

Padahal, merujuk pada pengalaman perusahaan minyak multinasional, mereka umumnya mulai mengintegrasikan bisnisnya mulai dari hulu sampai hilir. Selain itu, perusahaan asing juga terus menambah kepemilikan ladang minyak dan gas di seluruh dunia untuk mencapai tingkat keekonomian dan efisiensi.

"Untuk itu UU Migas harus dicabut, status Pertamina diubah, melikuidasi BP Migas, serta membekukan BPH Migas," kata Kurtubi. (hs)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
yani
28/10/2010
itulah akibat kebodohan pemerintah kita yang lalu... mau2x dibodoin hingga mau jual gas dgn harga flat... lok kontrakx dibatalkan sekarang kan dapat merusak citra indonesia dimata pebisnis maupun negara asing.. nti dibilang pmrintah indon ga konsisten...
Balas   • Laporkan
lara
09/08/2010
ya gitu lah.............. masyarakat sendiri di dholimi, kekeyayaan negara di korup, di jual murah kalau untuk rakyat sendiri, dibilang rugi lah, dasar kurang ajar ya gitu
Balas   • Laporkan
bangsa T.T
15/07/2010
inilah indonesia senang MEMAKMURKAN MASYARAKAT BANGSA LUAR tapi BANGSA SENDIRI DISENGSARAKAN :( emang pada gak punya hati
Balas   • Laporkan
minuk
15/07/2010
masalah penjualan gas yg flat bukannya itu udah ada kebijakannya sejak pemerintahan sebelum2nya?
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com