- Antara/ Saptono
VIVAnews - Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto mengatakan TNP2K telah melakukan upaya penurunan kemiskinan yang menunjukkan hasil. Sejumlah keberhasilan tersebut pun dapat dilihat dari sejumlah indikator.
Bambang menjelaskan, salah satu indikatornya adalah tercapainya Sasaran Tingkat Kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 sebesar 12 - 13,5 persen.
"Sedangkan angka kemiskinan yang dilaporkan BPS (Badan Pusat Statistik) 13,3 persen. Jadi masih dalam sasaran RPJMN 2010, ini memang dalam range," kata Bambang dalam peresmian Sekretariat TNP2K di Grand Kebon Sirih, Jakarta, Senin 26 Juli 2010.
Kemudian, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), indeks ini mengalami penurunan dari 0,8 jadi 0,58. Sedangkan dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami perbaikan, dari 2,5 menjadi 2,21.
"Jadi perbaikan di kedua indeks ini menunjukkan pemerataan yang lebih baik," ucap Bambang.
Indikator keberhasilan lain, Bambang melanjutkan, dalam periode Maret 2009 - Maret 2010, penduduk yang berhasil keluar dari batas kemiskinan tercatat 14,7 orang. Namun kemudian mereka yang telah berada di atas garis kemiskinan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan adalah 13,2 juta orang.
"Maka secara netto, dalam periode itu ada sekitar 1,5 juta orang berhasil keluar dari batas kemiskinan," jelasnya.
Melihat sejumlah indikator tersebut, Wakil Presiden Boediono yang juga Ketua Tim TNP2K meminta Tim tidak merasa puas dengan indikator sementara. Boediono berharap ada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
"Bukan hanya lima tahun, tapi lima tahun berikutnya,dan seterusnya," tutur Boediono. "Ini perlu policy makin yang terus menerus, siapapun yang ada di pemerintahan. Membuat struktur dan format organisasi yang akan berkelanjutan," lanjut mantan Gubernur Bank Indonesia ini. (umi)
Kesaksian Menkeu soal Bansos di MK Dinilai Banyak yang Tak Sesuai Fakta di Lapangan
Kesaksian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu dinilai tidak menyebutkan sejumlah fakta yang ada di lapangan.
