- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Meski masih dalam kajian Bank Indonesia (BI), rencana penerapan redenominasi (penyederhanaan rupiah) terus menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang menilai positif, tapi tidak sedikit juga yang menentangnya.
Mantan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung, salah satu yang tidak setuju dengan sistem tersebut menilai redenominasi belum mendesak. Sehingga belum tepat diterapkan dalam waktu dekat. Sebab selain berdampak psikologi terhadap masyarakat, juga bisa mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Akbar memahami, secara ekonomi, redenominasi atau penyederhanaan nilai uang, dengan pengurangan beberapa angka nol yang diikuti penyederhanaan sistem akutansi dalam sistem pembayaran, tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.
Tapi, program redenomonasi ini bisa saja dimanfaatkan untuk menaikan harga barang. "Bisa jadi ada orang yang sengaja memanfaatkan, menggunakan kesempatan ini untuk menaikan harga barang," kata Akbar ditemui VIVAnews, tadi malam.
Sebagai contoh, ketika satu harga barang Rp 4.500, bila diredenominasi menjadi Rp 4,5. "Iya kalau Rp 4.500, kalau harganya itu misal Rp 4.870, itu pasti pedagang akan membulatkan ke atas. Sehingga harga menjadi naik," ujarnya. "Bila sudah seperti itu, siapa yang akan dirugikan, tentu saja masyarakat kecil."
Karena itu, menurut Akbar, soal program redenominasi tidak sesederhana itu pelaksanaannya. Jangan karena malu dengan negara lain, BI langsung melakukan redenominasi. "Itu kan tidak tepat," sesalnya.
Seharusnya, pemerintah bersama rakyat sama-sama berjuang membangun perekonomian ini supaya semakin lama semakin baik. Sehingga nilai tukar mata uang rupiah bisa menguat. Tidak dengan cara redenominasi, jelas Akbar. (umi)
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
