Jakarta Ideal Jadi Kota Jasa, Bukan Ibukota
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVANews - Usulan memindahkan ibukota Jakarta ke wilayah lain di Indonesia masih terus mendapat tanggapan beragam. Setelah dari kalangan politisi, pejabat dan ekonom, kini giliran bankir ikut bicara.
Salah satunya adalah Managing Director Head of Global Banking Citibank di Indonesia, Kunardy Lie. Dalam perbincangan dengan VIVAnews sembari berbuka puasa bersama di Jakarta, Kamis malam, 19 Agustus 2010, Kunardy menyatakan dukungannya terhadap usulan memindahkan ibukota karena sudah sumpek.
"Jakarta idealnya menjadi kota jasa dan financial service saja," ujar Kunardy. "Jakarta jangan menjadi ibukota negara, juga jangan menjadi kota industri."
Menurut dia, dengan beragam fungsi yang disandang Jakarta, beban kota ini menjadi sangat berat dan tidak efisien. Akibatnya, bukan hanya kemacetan yang muncul, melainkan juga penumpukan dimana-mana.
"Bagi dunia usaha ini menimbulkan ongkos sangat mahal," ujarnya. Bayangkan, akibat kemacetan, bukan saja biaya transportasi menjadi lebih mahal, tetapi waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. "Belum lagi penumpukan di pelabuhan."
Kondisi tersebut, kata dia, membuat Jakarta menjadi kota yang kurang kompetitif dibandingkan dengan kota-kota di negara lain seperti Singapura. Padahal, Jakarta memiliki potensi besar untuk bisa bersaing dengan kota-kota di negara lain, seperti produktivitas tenaga kerja yang tinggi.
"Dengan kondisi yang macet dan sumpek ini saja, banyak investor asing datang," kata dia. Apalagi, jika Jakarta dibenahi, maka kota besar ini akan menjadi sangat kompetitif.
Menurut dia, sejumlah pembenahan yang harus dilakukan adalah pertama memindahkan pusat pemerintahan. Kedua, memindahkan industri manufaktur dan pabrik-pabrik keluar wilayah Jakarta. Ketiga, memperbesar pelabuhan Tanjung Priok, sekaligus mempermudah akses kawasan-kawasan industri ke pelabuhan. Keempat, pemerintah memberikan insentif bagi wilayah-wilayah lain untuk dikembangkan.
Dia memberikan contoh China. Negara ini membuat zona-zona khusus kawasan pengembangan ekonomi dengan fungsi yang berbeda-beda. Dengan begitu, pusat pemerintah, bisnis, jasa, perdagangan dan industri tidak hanya terfokus pada satu wilayah saja. Ini juga sangat penting dilakukan Indonesia untuk pemerataan.
"Konsep seperti di China sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia," kata dia. Toh, biaya untuk pengembangan kawasan-kawasan itu bisa ditanggung swasta, bukan negara. "Pemerintah cukup memberikan insentif, seperti pajak dan lainnya."
Gus Yahya Sebut Rencana Paus Fransiskus Kunjungi Indonesia Sudah Didengar Sejak 2018
Rencana Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia waktu itu tertunda karena Covid-19.
