BISNIS

Dana Remunerasi PNS Rp14 Triliun Tak Terserap

Tidak terserapnya anggaran itu karena kementerian bersangkutan tidak bisa mencapai target.

ddd
Kamis, 14 Oktober 2010, 18:01
Menkeu Agus Martowardojo (kiri)
Menkeu Agus Martowardojo (kiri) (Antara/Prasetyo Utomo)

VIVAnews – Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku sejumlah aggaran remunerasi tidak akan turun tahun ini. Tidak terserapnya anggaran tersebut, karena kementerian atau lembaga (K/L) bersangkutan tidak bisa mencapai target yang ditentukan.

Sayangnya, kementerian mana saja, Agus tidak berkenan menjawabnya. "Itu kan banyak kriterianya, ada 33. Nah, ini rasanya akan di belakang schedule," kata dia di DPR, Kamis 14 Oktober 2010.

Agus menuturkan, dana yang tidak akan terserap itu jumlahnya cukup besar. Diperkirakan, sampai akhir tahun ini ada sekitar Rp14 triliun. Alokasi dana ini semuaya diperuntukkan bagi suksesnya reformasi birokrasi.

"Apa yang kami evaluasi sekarang ini prosesnya belum bisa tercapai dan itu tidak apa-apa. Sebab, kami dari kementerian hanya bertugas menyediakannya. Syaratnya, ada prestasi-prestasi tertentu yang dicapai," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan tiga syarat untuk kementerian/lembaga yang berhak memperoleh remunerasi yang berujung pada peningkatan pendapatan atau take home pay bagi pegawai negeri sipil. Tiga syarat itu berujung pada peningkatan kinerja PNS.

"Perlu dicermati bahwa pemberian remunerasi ini penting untuk menyukseskan reformasi birokrasi sendiri dan harus dilaksanakan setelah persyaratan lainnya dapat dilakukannya," ujar Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mulia P Nasution usai Rakernas Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah beberapa waktu lalu.

Mulia menuturkan, penilaian pemenuhan persyaratan penerima remunerasi K/L akan dilakukan untuk anggaran remunerasi tahun 2010 dan 2011 pada 11 kementerian dan lembaga.

Menurut Mulia, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar K/L dapat memperoleh anggaran remunerasi. Pertama, harus benar-benar melakukan penataan kembali organisasi lembaganya. Dua syarat lainnya adalah terlaksananya penataan tata kerja dan penataan kembali manajemen dan Sumber Daya Manusia.

Kemkeu berharap, dengan terpenuhi ketiga persyaratan tersebut, anggaran remunerasi berupa tambahan tunjangan pegawai bisa diberikan sesuai dengan sasaran.

"Jangan sampai remunerasi diberikan, kemudian ada penumpang-penumpang gratis (freerider) karena belum ada penghitungan kinerja," kata Mulia.

Untuk penilaian pelaksanaan ketiga persyaratan itu, Kemenkeu telah bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. (hs)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
Iwan
21/12/2010
duh masih pda beruntung dpt gaji dari negara wlau kcil ane aja susah banget blm ada milik pengen digaji negara ga masuk2 PNS
Balas   • Laporkan
adi
20/12/2010
bersyukur dong, meski gol II 700 ribuan, lihat PNS struktural selalu gak pernah dapat apa apa. kalo udah kayak gini siapa yang mau mikirin. TNI/Polri yang udah punya banyak lauk pauk masih dipikirin terus
Balas   • Laporkan
bagindoarrahman
21/10/2010
Numpang….Numpang….Entri kesedihan kami dikiiit pakde operator… Pakde,,,,KAPAN PNS Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di remunerasi-kahn juga???? OoooAllah….Kulo dadi pengamat cuaca resiko kerokan istri trusss sesudah dinas malam,
Balas   • Laporkan
salza
16/10/2010
katanya polri/tni remunerasinya akhir th ini kok ngga' ada disinggung dlm berita diatas jd pemerintah ni bohong terus.
Balas   • Laporkan
Nuri
15/10/2010
terserah lah mau dikasih sukur ga, juga kebangetan, saya sebage PNS udah berusaha bekerja sesuai aturan kalo ada niat mensejahterakan PNS , tentu ada saja jalannya , misalnya RB belum mencapai 100 % , ya kasih aja sesuai dengan pencapaian kinerjanya
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com