Inilah Wilayah Indonesia Paling Tertinggal

Program perbaikan rumah warga miskin.
Sumber :
  • ANTARA/Eric Ireng

VIVAnews - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenneg PDT) meluncurkan program Bedah Desa sebagai instrumen untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Mendag Imbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir soal Pelemahan Rupiah

Menurut Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, saat ini, daerah tertinggal di Indonesia mencapai 183 kabupaten. Nah, provinsi mana yang tercatat paling banyak memiliki kabupaten tertinggal paling banyak?

Berdasarkan data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dari 183 kabupaten, Provinsi Papua memiliki kabupaten daerah tertinggal terbanyak, yakni sebanyak 27 kabupaten.

Terbanyak kedua adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, karena mencapai 20 kabupaten, disusul Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 12 kabupaten, dan Kalimantan Barat serta Sulawesi Tengah masing-masing sebanyak 10 kabupaten.

Diketahui pula, dari 183 kabupaten tertinggal, sebanyak 34 kabupaten adalah daerah otonomi baru. Kabupaten tertinggal itu mencakup 26.746 desa atau 35,47 persen dari total 75.410 desa yang ada di Indonesia.

Menurut Helmy, melalui program Bedah Desa tersebut pemerintah menargetkan akan mengeluarkan 50 kapubaten dari ketertinggalan tersebut selama Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua (KIB 2) ini.

"Target selama KIB 2 adalah keluarnya 50 kabupaten dari ketertinggalan," jelas menteri yang rajin menyambangi daerah-daerah terpencil itu dalam keterangannya yang diterima VIVAnews di Jakarta.

Dia menuturkan, program Bedah Desa bertumpu pada tiga pilar pendekatan yakni agribisnis, berbasis mata pencaharian berkelanjutan, dan berbasis hak. Ketiga pendekatan ini bermuara bagi suatu kerangka kerja yang bertumpu pada tiga aspek dasar yakni partisipasi, penguatan akses, dan reformasi agrarian, serta akuntabilitas.

PSSI Buka Suara soal Nilai Kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia hingga 2027

Selain itu, kata menteri termuda KIB 2 ini, Bedah Desa mengarah pada tiga area penting dalam humanisasi yakni kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan.

"Dengan melalui koordinasi, integrasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan daerah, Bedah Desa dapat menjadi instrumen konsolidasi percepatan daerah tertinggal di daerah tertinggal untuk lepas dari ketertinggalan," ujarnya.

Dia mengakui, pembangunan perdesaan di daerah tertinggal bukan satu-satunya cara bagi penanganan daerah tertinggal. Namun, melalui Bedah Desa diharapkan pembangunan perdesaan di daerah tertinggal mampu mempercepat upaya pembangunan daerah tertinggal sejajar dengan daerah maju lainnya.

Selama ini, kata Helmy, konsentrasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan di daerah tertinggal terdapat di perdesaan. Padahal, tak bisa dipungkiri, potensi sumber daya alam berlimpah di perdesaan. Di sisi lain, ada banyak program dari kementerian/lembaga juga dijalankan di perdesaan. 

"Untuk itulah, Bedah Desa hadir, untuk mengorganisir begbagai input untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal," tuturnya.

Helmy melanjutkan, operasionalisasi Bedah Desa dijalankan pada tahun depan (2011), melalui tiga tahapan. Pertama, tahap penguatan meliputi fase identifikasi, pengembangan kapasitas, dan penguatan tata kelola, serta fase perdesaan terpadu. Kedua, tahap konsolidasi yakni fase pembentukan pasar. Hetiga adalah tahap kemandirian yakni fase pencapaian dampak.

Kasus Remaja Perempuan 16 Tahun Ditemukan Tewas di Dalam Hotel, Polisi Tangkap 2 Pria

Baca Juga
10 Negara Super Makmur di Dunia
10 Negara Paling Miskin di Dunia
10 Negara Paling Gampang Bisnis di Dunia
10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia
10 Bandara Terbaik di Dunia

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nurul Ghufron Bakal Disidang Etik Dewas KPK pada 2 Mei Terkait Mutasi Pegawai Kementan

ewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 2 Mei 202 mendatang.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024