- VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Rencana pemerintah memberlakukan larangan penggunaan premium bagi mobil pribadi pada 1 Januari 2011 telah memicu kepanikan masyarakat di sejumlah daerah. Mereka berbondong-bondong membeli dan menimbun bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) bersubsidi.
"Dalam konsep ekonomi, penimbunan memang terjadi karena khawatir harga akan naik," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh di Jakarta, 9 Desember 2010.
Darwin mengingatkan upaya penimbunan oleh sekelompok orang justru akan merugikan masyarakat. "Sebab, jika mereka ramai-ramai membeli dan BBM menjadi langka, maka jelas dengan sendiri harga BBM naik," kata dia.
Namun, karena BBM merupakan produk yang diatur oleh pemerintah, kelangkaan bisa segera diatasi. Meski begitu, Darwin meminta agar masyarakat tidak melakukan penimbunan BBM.
Dari pantauan Pertamina, kata Wakil Presiden Komunikasi M. Harun masyarakat di beberapa wilayah memang berbondong-bondong membeli BBM. Mereka ramai-ramai membeli dengan membawa jerigen sebagai antisipasi pemberlakuan larangan premium pada awal tahun depan.
Itu terjadi di berbagai daerah, baik di Pulau Jawa dan Sumatra karena takut pembatasan BBM bersubsidi akan digelar di seluruh Indonesia. "Akibatnya, terjadi panic buying," ujar Harun di DPR, Kamis 9 Desember 2010.
Kepanikan tersebut, lanjut dia, bahkan sampai membuat masyarakat membakar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pembakaran yang terjadi di Sarolangun, Jambi, Sumatera, tersebut karena masyarakat marah dilarang membeli premium menggunakan jerigen.
"Dilarang beli pakai jerigen, masyakarat malah membakar SPBU," kata Harun.
Pengamat perminyakan, Kurtubi, menilai pembatasan bensin premium dengan cara melarang masyarakat membelinya, dengan klasifikasi tertentu, pada prakteknya sulit diterapkan.
"Sulit melarang. Nanti yang terjadi angkutan umum membeli bensin terus dia sedot dan dijual lagi ke masyarakat. Jadi tidak ada gunannya. malah menciptakan problem baru."
Ia mengusulkan tiga cara untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi.
Pertama, menerapkan kebijakan diversifikasi energi baku. Intinya adalah penggunaan energi non-BBM. Dengan demikian bisa mengurangi ketergantungan terhadap minya.
Kedua, untuk sektor angkutan umum dan kendaraan milik pemerintah diwajibkan menggunakan bahan bakar gas. Konsep ini mirip dengan yang telah dilakukan pemerintah, yaitu mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi gas. "Jika ini dapat dilakukan maka konsumsi BBM pasti akan turun drastis."
Ketiga, menawarkan pada pemilik mobil pribadi untuk menggunakan bahan bakar gas. "Ini sifatnya sukarela. Bagi yang bersedia pemerintah memberikan alatnya gratis. Sedangkan yang tidak bersedia, boleh tetap memakai bensin tetapi harganya telah dinaikkan pemerintah.
Rapat Ditunda
Kamis, 9 Desember 2010, sejatinya Komisi Energi DPR akan membahas soal tambahan kuota BBM bersubsidi 2010. Dalam kesempatan rapat kerja itu, pemerintah berniat memanfaatkannya untuk menyampaikan proposal soal opsi-opsi pembatasan BBM subsidi.
Dari pemerintah hadir Menteri Energi Darwin Saleh, jajaran direksi Pertamina yang dipimpin Karen Agustiawan serta Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.
Namun, rapat belum dimulai, hujan interupsi bersautan datang dari anggota Komisi Energi. Interupsi ini kemudian berbuntut pada "pengusiran" Direksi Pertamina dan BPH Migas.
Anggota Dewan beralasan Pertamina dan BPH Migas tidak terkait dengan rapat kerja yang membicarakan tambahan kuota BBM subsidi. "Cukuplah kami dengan Pak Menteri dan jajarannya, kalau mau koordinasi itu di luar, dari pada menunggu di sini," kata anggota DPR Sutan Bhatoegana.
Kritikan juga datang dari anggota fraksi PDI-P, Dewi Aryani yang mempertanyakan kehadiran pejabat dua institusi. Ia khawatir jika kinerja Darwin dikritik di depan pejabat Pertamina dan BPH Migas, maka wibawa Darwin akan jatuh. "Maka dengan hormat kami mempersilakan Pertamina dan BPH Migas untuk meninggalkan ruangan ini," katanya.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan sidang Ketua Komisi VII Teuku Riefky mengakomodasi para anggota dengan mempersilakan Pertamina dan BPH Migas meninggalkan ruangan rapat. Seketika, Dirut Pertamina Karen Agustiawan bersama jajaran dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono meninggalkan ruangan rapat.
Rapat kemudian dilanjutkan secara tertutup antara Menteri Energi bersama Komisi VII dengan agenda utama tambahan kuota BBM bersubsidi 2010. Hasil rapat memutuskan DPR sepakat menambah kuota BBM subsidi sebesar 1,8 juta kiloliter menjadi 38,37 juta kiloliter hingga akhir 2010.
Sedangkan, pembahasan soal pembatasan BBM bersubsidi 2011 akan digelar pada Senin, pekan depan. Pembahasan akan digelar bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Agus Martowardojo serta Menteri Energi.
"Hari Senin, rapat digelar tertutup agar masyarakat tidak panik," kata Ketua Komisi Energi, Teuku Riefky Harsya.
