Mana Lebih Besar, Subsidi BBM atau Raskin?

Mobil tangki minyak pertamina
Sumber :
  • photobucket.com

VIVAnews - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, menilai anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp88,9 triliun tidak pro masyarakat kecil. Subsidi BBM per kendaraan lebih besar dibandingkan beras untuk rakyat miskian (raskin) yang benar-benar dibutuhkan masyarakat kecil.

Latif lalu mengilustrasikan perbedaan harga Premium dengan Pertamax yang mencapai Rp2.000 per liter. Kendaraan pribadi rata-rata menghabiskan 10 liter per hari, sehingga pemerintah harus mensubsidi Rp20.000 per mobil per hari.

"Dalam sebulan, maka pemerintah harus mensubsidi Rp480 ribu per mobil pribadi," kata Latif dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 11 Desember 2010.

Dia menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 9,9 juta mobil pribadi di Indonesia. Jika mengacu data itu, subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah mencapai Rp4,8 triliun per bulan. Dalam setahun, pemerintah harus mengeluarkan Rp57 triliun untuk subsidi mobil pribadi.

"Sebesar 64,8 persen dari total subsidi Rp88,9 triliun itu dinikmati orang yang mempunyai mobil pribadi," ujarnya.

Sedangkan subsidi untuk beras rakyat miskin sangat kecil. Latif kemudian menjabarkan harga pembelian pemerintah (HPP) beras sebesar Rp5.000 per kilogram. Ada selisih sekitar Rp3.400 per kilogram dari beras yang dijual di pasaran.

"Masyarakat miskin rata-rata mengonsumsi beras 15 kilogram per bulan. Jadi, subsidi beras masyarakat miskin hanya Rp51.000 ribu per bulan per keluarga," katanya.

Menurut Latif, ada model subsidi yang tidak benar dan dilakukan pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengendalikan akses subsidi, sehingga nantinya kebijakan itu dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

"Sekarang ini kan pemerintah hanya melakukan subsidi total, semua disubsidi. Harus ada visi komprehensif dari pemerintah," katanya.

Kemenko Polhukam Susun Rencana Bangun Sistem Pertahanan Semesta di IKN
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita

Golkar: Kabinet Tidak Boleh Dibatasi karena Prerogatif Presiden

Wakil Ketua Umum Golkar mengatakan bahwa tak boleh ada pembatasan dalam membentuk kabinet, karena merupakan hak prerogatif presiden.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024