BISNIS

TNI-Polri Dapat Remunerasi Hingga Rp14 Juta

Tunjangan kinerja itu masih ditambah tunjangan khusus bagi prajurit di perbatasan.

ddd
Jum'at, 17 Desember 2010, 15:35
HUT TNI
HUT TNI (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui remunerasi bagi enam lembaga yang diajukan pemerintah. Dengan adanya remunerasi tersebut, pegawai negeri bisa mendapatkan tunjangan kinerja hingga Rp14 juta, di luar gaji pokok.

Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara EE Mangindaan, besaran tunjangan kinerja tersebut tergantung dari setiap tingkatan (grade). Level terendah sekitar Rp2 juta dan tertinggi Rp14 juta.

"Itu levelnya diatur oleh Kementerian Keuangan," ujar dia di Jakarta, Jumat 17 Desember 2010.

Tunjangan kinerja tersebut masuk dalam program reformasi birokrasi. Empat lembaga lain yang menerima remunerasi selain TNI dan Polri yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, instansi yang sudah menerapkan remunerasi adalah Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung.
 
Mangindaan menambahkan, di luar tunjangan kinerja, TNI dan Polri mendapatkan tunjangan khusus. Tunjangan itu diperuntukkan bagi prajurit yang bertugas di daerah perbatasan atau operasi. "Itu tergantung penugasan, misalnya untuk Miangas berapa, berdasarkan karakteristik daerah," ujarnya.
 
Diharapkan remunerasi itu akan dicairkan pada Januari mendatang. Sebab, sesudah disetujui DPR, pemerintah langsung akan memproses pencairannya yang dibayarkan secara dirapel selama enam bulan sejak Juli-Desember 2010.
 
Seperti diketahui, DPR telah menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah untuk reformasi birokrasi sebesar Rp5,3 triliun bagi TNI dan Polri. Anggaran untuk TNI sebesar Rp3,3 triliun itu diperuntukkan bagi 466.773 prajurit dan PNS. Sementara untuk Polri sebesar Rp1,9 triliun bagi 415.557 polisi dan PNS.
 
Mangindaan mengatakan, yang penting dari program reformasi birokrasi adalah pengawasan pelaksanaan tiap program. Hal itu karena banyak ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Ia mencontohkan untuk absensi, setiap pegawai harus absen atau jika tidak tunjangannya dikurangi. (art)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
vic
11/01/2011
Polisi dapetnya kecil, harap maklum presiden kita tu TNI dulunya masa tega ci meremehkan akarnya???? ga usah blg mengorbankan wkt, istri dan anak, dari dulu juga begitu, sampe skarang, malah tak terima remunerasi juga ga apa-apa masih lebih makmur drpd..
Balas   • Laporkan
vic
11/01/2011
Polisi dapetnya kecil, harap maklum presiden kita tu TNI dulunya masa tega ci meremehkan akarnya???? ga usah blg mengorbankan wkt, istri dan anak, dari dulu juga begitu, sampe skarang, malah tak terima remunerasi juga ga apa-apa masih lebih makmur drpd..
Balas   • Laporkan
dwibudi utomo
11/01/2011
Dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 2 (d) disebutkan bahwa Tentara professional ialah tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya. kapan realisasinya....???
Balas   • Laporkan
SUSAH...
10/01/2011
POLISI KECIL DAPATNYA ....... WALAU KERJAMU MENGORBANKAN WAKTU ANAK DAN ISTRIMU
Balas   • Laporkan
polisi_kecil
05/01/2011
...emang sihhh dari pusat jumlahnya segitu..tp proses perjalanannya sampai k penerima remunirasi akn seperti Ranting pohon....bisaaaa..,dananya disunat dulu ama si Jendral besar Perut ama Pejabat besar perut tuh...
Balas   • Laporkan
dini
25/12/2010
smoga aja remunerasi beneran sesuai ama yang udah dijanjiin.. dan ga cuma omong tok.. demi meningkatkan kesejahteraan keluarga TNI/POLRI.. amiiin
Balas   • Laporkan
an69.q
24/12/2010
moga aja semuanya itu terealisasi dengan baik aja!!!
Balas   • Laporkan
q joko
22/12/2010
PASTI CAIR..tapi BESARNYA tidak seperti yang di gembar-gemborkan untuk BINTARA di bawah 1 JUTA.ok
Balas   • Laporkan
wong cilik
22/12/2010
level terendah 2 jt, kita buktikan aj bener apa g, biasanya semua kebijakan itu tidak ada yg mengenakan orang bawah yang ada malah mengenakan orang atas, orang bawah ya tetap aja sengsara,paling2 golongan terbawah tidak sampai 1 juta kok saya yakin itu...
Balas   • Laporkan
jenderal lima
21/12/2010
masih terlalu kecil 14 juta bagi prajurit yg siap mati? bagaimana dg gaji anggota dpr/mpr yg kerjanya diruangan ber ac? ck ck ck, kasian kasian kasian
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id