VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan arah pembangunan jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju abad ini.
"Tidak perlu tunggu 90 tahun lagi untuk mencapai itu, yakni Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan," kata Presiden dalam sambutan Rapat Kerja Pelaksanaan Program Pembangunan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin 10 Januari 2011.
Menurut SBY, sekitar 15 tahun dari sekarang, atau pada 2025, Indonesia akan menjadi negara dengan pasar yang berkembang jauh lebih baik dari sekarang. "Kita ingin income per kapita dari sebuah keberhasilan pembangunan sudah mencapai US$6.000. Kalau income seperti itu, kita kalikan jumlah penduduk, berapa besaran GDP (gross domestic product/produk domestik bruto/PDB) yang kita bangun," tuturnya.
Untuk itu, dari perspektif yang dibangun dan agar tidak salah arahan, SBY kembali mengingatkan sejumlah prinsip dasar pembangunan nasional. Presiden di antaranya menekankan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
"Kita ingin mewujudkan sustainable growth with equity. Pertumbuhan yang terus berlanjut berarti tidak merusak lingkungan, tapi pemerataan untuk keadilan," ujarnya.
Selain itu, SBY menekankan pembangunan yang berdimensi kewilayahan dan tidak boleh satu pulau atau provinsi saja yang maju. "Semua harus berkembang. Ini menjadi bagian dari balanced growth," ujarnya.
SBY juga kembali mengingatkan arah pembangunan yang mengedepankan empat strategi secara terpadu, yaitu pro job, pro growth, pro poor, dan pro environment. "Saya katakan, tidak mengejar pertumbuhan yang tinggi semata, tetapi harus dipastikan kemiskinan terus turun dan keadilan terjaga," ujarnya.
Presiden juga mengatakan, dalam era globalisasi, Indonesia harus mendapatkan banyak peluang dan tidak boleh kalah atau merugi. "Kita harus belajar dari krisis-krisis dunia yang datang silih berganti. Untuk memastikan kebijakan yang kita pilih tepat, jangan ulangi kesalahan sendiri," ujarnya.
Sumber-sumber pertumbuhan, apakah dari konsumsi, pembelanjaan daerah, atau memperbesar peluang ekspor, menurut SBY, juga perlu dicermati. Berbeda dengan Singapura atau Hong Kong yang sudah maju, Indonesia diharapkan tidak hanya mengekor, namun harus mengembangkan ekonomi di dalam negeri agar bisa berkembang secara keseluruhan.
Sementara itu, sesuai Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2011, SBY melanjutkan, tugas pokok yang harus dilaksanakan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan didukung oleh pemantapan tata kelola serta sinergi pusat dan daerah.
Pengentasan kemiskinan harus lebih cepat lagi, sedangkan sasaran pertumbuhan ekonomi dalam RKP 2011 adalah 6,4 persen, inflasi 5,3 persen, pengangguran turun menjadi tujuh persen, serta kemiskinan 11,5-12,5 persen.
"Itu sasaran. Untuk mencapai sasaran itu diperlukan sumber daya, yaitu sumber daya finansial," ujarnya.
Belanja negara saat ini, menurut SBY mencapai Rp1.229 triliun, atau naik 9,2 persen dibanding 2010. Ketika belanja naik, pendapatan juga meningkat 11,3 persen, sehingga defisit bisa kurangi menjadi hanya 1,8 persen atau Rp124,66 triliun.
"Defisit ini menurut saya tepat, karena kita harus mengurangi utang luar negeri dari tahun ke tahun," katanya. (hs)
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
