BISNIS

"Gaji Bos BUMN Rp200 Juta, Presiden Cuma..."

Gaji Presiden SBY jauh lebih kecil dari Presiden Direktur BUMN.
Selasa, 25 Januari 2011
Oleh : Ismoko Widjaya, Anggi Kusumadewi
Ilustrasi: Uang

VIVAnews - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan dukungannya atas penyusunan standarisasi gaji nasional, termasuk di dalamnya gaji pegawai negeri, gaji pejabat negara dan gaji eksekutif BUMN.

"Supaya ada patokan yang jelas, tidak njomplang (berbeda jauh)," kata Priyo sebelum rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Januari 2011.

Menurut Priyo, adalah hal yang aneh bila gaji Presiden Direktur BUMN bisa sampai Rp200 juta per bulan, sementara gaji Presiden hanya Rp70 juta-an. "Jadi memang perlu diatur," ujar Priyo lagi.

Selain kesenjangan antara gaji eksekutif BUMN dan gaji Presiden, perbedaan antara gaji pejabat negara dengan eselon dan aparatur di bawah mereka juga lebih menganga.

"Jadi sebaiknya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan membuat pengaturan gaji yang lebih masuk akal," tutur politisi Golkar itu.

Di Singapura, gaji seorang Perdana Menterinya juga ditentukan dengan mengacu pada standar gaji tertinggi rata-rata enam profesional di sektor swasta setelah dikenai pajak penghasilan. Dengan pola seperti itu, gaji Perdana Menteri Singapura sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia.

Sebelumnya, Deputi Apatur dan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) Ramly Effendi Idris telah menyatakan bahwa standarisasi gaji nasional memang perlu dibuat, agar selisih gaji antara pegawai negeri dan pejabat negara tidak terlalu jauh.

Kemenpan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan bekerja sama untuk menyusunnya, walaupun hal itu membutuhkan waktu lama. Menurut Ramly, dalam rangka reformasi birokrasi, kementerian harus melakukan penataan gaji.

"Dalam pembayaran gaji, harus jelas latar belakang dan akuntabilitasnya. Harus sesuai dengan beban tugasnya," kata Ramly, kemarin.

Anggota Badan Anggaran DPR, Romahurmuziy, juga mendukung rencana standarisasi gaji nasional. Senada dengan Priyo, ia pun menyoroti soal gaji eksekutif BUMN. "Bukan hanya gaji PNS dan pejabat negara yang perlu diatur, tapi juga eksekutif BUMN," tegas Romahurmuziy.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP itu menyatakan, Indonesia harus bercermin kepada negara-negara yang perekonomiannya selevel, dalam menyusun standarisasi gaji nasional.

"Misalnya dengan Malaysia," ujar politisi yang biasa disapa Rommy itu memberi contoh. Penyusunan standarisasi gaji nasional ini menurutnya menjadi tangggung jawab bersama antara DPR dan pemerintah.

Baca Juga: Daftar Gaji Tinggi Bos-Bos BUMN

TERKAIT
TERPOPULER