Ini Dia Tim yang Urus Pembatasan BBM

BBM: Pertamina
Sumber :
  • VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

VIVAnews - Pemerintah sepertinya akan tetap mengurangi subsidi bahan bakar melalui larangan penggunaan premium bagi mobil pribadi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah akan mengalami defisit anggaran hingga Rp3 triliun apabila pembatasan BBM tak dilaksanakan sesuai jadwal. Sedianya, pembatasan ini akan dilakukan pada 1 April 2011.

Agus mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menunggu hasil kajian tim independen pembatasan subsidi BBM. "Kalau dalam kajian itu tingkat keberhasilannya tinggi, saya rasa dalam pembahasan dengan DPR akan berjalan baik," katanya.

Lalu siapa tim independen itu? Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan, tim itu merupakan gabungan dari tiga universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. "Anggito Abimanyu jadi ketuanya," kata Evita.

Anggito merupakan mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal dan saat ini sebagai pengajar dan ekonom di UGM.

Menurut Evita, tugas dari tim ini melakukan kajian terhadap dampak pembatasan konsumsi premium dan solar dari berbagai sektor. Mulai dari pembahasan dampak ekonomi, kesiapan infrastruktur pembatasan, hingga aspek kesiapan teknis pelaksanaan program.

Evita mengatakan, tim ini tengah bekerja sejak Januari hingga setahun ke depan. Hasil kajian pertama diharapkan bisa dikeluarkan pada akhir Maret mendatang.

Menurut sumber VIVAnews.com yang mengetahui pembahasan ini, tim masih terus bekerja merinci dampak yang akan terjadi pada pembahasan. "Sepertinya pemerintah akan tetap memilih opsi pembatasan konsumsi BBM, bukan opsi yang lain," kata sumber itu.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan masih menunggu hasil kajian itu. Namun, menurut Hatta, pemerintah tak akan memaksa menerapkan pembatasan BBM bila hasilnya tak maksimal. "Ini untuk kebaikan bersama," kata Hatta, Senin lalu.
 
Menurut Hatta, landasan pemikiran pelaksanaan pembatasan BBM adalah membatasi subsidi agar tepat sasaran serta mengurangi kebocoran bensin premium yang digunakan oleh masyarakat yang tak berhak menerima subsidi.

Berdasarkan keputusan antara Komisi Energi dan Pertambangan DPR dan pemerintah pada Desember 2010, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan dilaksanakan pada akhir kuartal I tahun ini. Syaratnya, pemerintah harus menkaji kebijakan itu dan mengkonsultasikan lagi dengan DPR. (umi)

6 Tradisi Unik Merayakan Hari Paskah dari Berbagai Negara
Menteri ESDM Arifin Tasrif

Rampung Juni 2024, Menteri ESDM: Divestasi Saham Freeport Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan divestasi 61 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) akan dilakukan sepaket dengan perpanjangan

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024