- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah harus bersiap dengan opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah ketidakjelasan pelaksanaan program pembatasan. Pilihan ini harus ditempuh jika pemerintah tidak ingin terjadi pembengkakan subsidi hingga Rp76 triliun.
"Ketimbang melulu berkutat pada pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah harus lebih bersiap untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," kata anggota Komisi VII DPR Romahurmuziy dalam surat elektroniknya kepada VIVAnews.com di Jakarta, Kamis, 3 Maret 2011.
Menurut Romahurmuziy, pemerintah sebetulnya memilki hak untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi, jika harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP) melebihi 10 persen dari asumsi yang dibuat. Ketentuan itu terdapat dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 pasal 7.
Sebagai informasi, pemerintah telah mematok asumsi harga minyak mentah (ICP) pada 2011 sebesar US$80 per barel dengan nilai tukar kurs terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp9.250.
Hitung-hitungan anggota DPR dari Fraksi-PPP ini menunjukkan, rata-rata ICP per Februari 2011 mencapai US$103 per barel. Tingginya harga minyak mentah dunia kemungkinan masih akan terus berlangsung seiring memanasnya kondisi politik di negara-negara di Timur Tengah sebagai produsen minyak.
"Rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi ini perlu disiapkan jika rata-rata ICP Maret nanti masih bertengger pada US$90 per barel atau lebih," kata dia.
Dalam hitungan F-PPP, penyesuaian harga BBM bersubsidi yang dimungkinkan adalah sebagai berikut:
ICP US$90 per barel, kurs Rp9.250, harga naik ± Rp580.
ICP US$90 per barel, kurs Rp9.000, harga naik ± Rp 440.
ICP US$100 per barel, kurs Rp9.250, harga naik ± Rp 1.150.
ICP US$100 per barel, kurs Rp9.000, harga naik ± Rp 1.000.
Kendati mengusulkan penyesuaian harga, Romahurmuziy masih meminta pemerintah untuk terus menggarap rencana pembatasan BBM bersubsidi. Khusus untuk kawasan Jawa-Bali, diusulkan agar pembatasan harus sudah dilaksanakan pada 1 September 2011.
Dengan jangka waktu enam bulan ke depan, pemerintah bisa menggunakan waktu yang ada untuk menggelar uji coba beberapa modus pengendalian mulai dari smart card, Radio Frequency Identification (RFID), maupun kartu subsidi BBM prabayar.
Sebagai catatan, pemerintah hingga kini masih memutuskan untuk menerapkan pembatasan BBM bersubsidi dibanding menaikkan harga BBM. Keputusan jadi tidaknya kebijakan tersebut bakal diputuskan setelah rapat antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII DPR yang membahas hasil kajian tim independen. (art)
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, Perindo Sampaikan 4 Sikap
Wakil Ketum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyampaikan sikap partai mewakili Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, pasca keputusan MK dan penetapan Prabowo-Gibran pemenang
