- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews - PT Pertamina menyatakan, dari 720 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), hanya 622 SPBU yang siap melaksanakan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebanyak 98 SPBU lainnya, belum siap.
Menurut Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, sebanyak 622 SPBU telah siap menyalurkan Pertamax. "Sedangkan 51 SPBU membutuhkan switching, dan 47 SPBU lainnya perlu investasi baru," katanya saat rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Maret 2011.
Karen menambahkan, perlu investasi Rp120 miliar untuk menyambut implementasi pembatasan BBM. Investasi itu di antaranya untuk menyiapkan tangki Pertamax dan dispenser di SPBU. "Kira-kira Rp400 juta tiap SPBU," katanya.
Penambahan kelengkapan di SPBU yang belum memadai menjelang pembatasan BBM, menurut Karen, akan dilakukan secara bertahap.
Karen menyatakan, perlu adanya kepastian hukum agar Pertamina dan pengusaha dapat menyiapkan investasi terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi itu. Selain itu, menurut Karen, perlu insentif serta tambahan modal kerja berbunga rendah bagi swasta.
"Yang paling penting sebelum kebijakan dilakukan harus ada perlindungan operator dan pengusaha, serta pengawasan terhadap penyalur dan distributor BBM tidak resmi," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi yang akan dilakukan April mendatang. Alasannya, adanya perkembangan harga minyak yang tinggi dapat meningkatkan inflasi dan persiapan uji coba di Jabodetabek yang belum matang. (art)
Pasca Putusan MK, Pengamat Nilai Relasi Ini yang Bisa Membuat PDIP Gabung ke Prabowo
Salah satu keputusan politik yang ditunggu publik pasca putusan MK adalah sikap politik PDIP. Apakah akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, atau ikut bergabung
