- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang memilih pensiun dini. Alasannya, Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan pemberian pesangon yang bakal menjamin pegawai berusaha di kegiatan lainnya.
"Kan kalau di perusahaan juga ada semacam golden shake hand gitu ya, penggantian untuk dia tetap bisa (bekerja) untuk kegiatan lain dari dana yang dia dapat," kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, di kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2011.
Menurut Anny, Kemenkeu hingga kini masih menghitung besaran kompensasi yang akan diberikan kepada pegawai yang memilih pensiun dini. Selain itu, sejumlah formula dan aturan hukum bakal ditinjau kembali, terutama peraturan Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara.
"Saya kira kalau mereka menghendaki itu, ada sesuatu, ada kompensasi yang baik, kemudian dia bisa bekerja lebih baik," ujar Anny.
Dia menjelaskan, munculnya alternatif pemberian opsi pensiun dini karena jumlah PNS yang ada saat ini dianggap sudah mulai memberatkan anggaran pemerintah. Selain belanja pegawai, anggaran pemerintah semakin diperberat dengan adanya Tunjangan Hari Tua, pensiun, dan bentuk tunjangan lainnya.
Selain itu, Kemenkeu beralasan pemberian opsi pensiun dini merupakan bentuk pelaksanaan penilaian pegawai berdasarkan kinerja. Artinya, jika salah seorang pegawai dianggap tidak memenuhi kualifikasi, harus dilakukan pelatihan atau tindakan lainnya.
"Kalau setelah dilatih, tidak juga bisa maju kinerjanya, tidak mungkin juga tersandera. Kami jadi terbebani dengan SDM yang besar itu, menghabiskan uang negara, itu tidak produktif dan itu salah," tegas Anny.
Opsi pensiun dini, dia melanjutkan, harus mulai diangkat dan dibahas sebagai salah satu alternatif menyelesaikan beban anggaran yang semestinya dapat dialokasikan lebih besar untuk membangun infrastruktur dan lainnya. (art)
Delegasi Korea Utara Kunjungi Iran, Isu Kerjasama Semakin Kuat
Delegasi negara Republik Korea Utara yang dipimpin oleh menteri kabinet perdagangan internasional, melakukan kunjungan negara ke Iran, kata media resmi pemerintah Korut.
