- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Pemerintah memastikan untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakan dalam merealisasikan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Bahkan, masalah pajak akan menjadi prioritas utama pemerintah.
"Kami berharap masalah perpajakan itu akan menjadi prioritas pertama. Tadi direncanakan, hari Senin akan ada koordinasi di sektor perpajakan, mudah-mudahan bisa selesai," kata Ketua Komite Ekonomi Nasional, Chairul Tanjung, di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Chairul mengungkapkan, hingga saat ini masih ada beberapa aturan yang harus dikaji ulang agar memudahkan para dunia usaha, BUMN, dan investor asing berinvestasi di Indonesia.
Untuk itu, dirinya berharap pemerintah bakal membicarakan masalah-masalah perpajakan tersebut.
Pendapat serupa disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. Menurut dia, pemerintah saat ini sedang mengevaluasi Kelompok Kerja (Pokja) regulasi karena masih ada sejumlah regulasi yang harus diperbaiki terutama laporan yang mengenai perpajakan.
"Terkait perpajakan akan kami rapatkan Senin, baik yang menyangkut tentang tax allowance dan tax holiday, dan regulasi lain yang memang menghambat. Ini semua sudah selesai dan kami harapkan Senin bisa ketok palu," kata Hatta.
Dia menambahkan, penyelesaian seluruh proses percepatan pembangunan lewat skema MP3EI ini diharapkan bisa mempercepat rencana pembangunan sejumlah proyek.
Dalam daftar pemerintah, pembangunan dan perluasan pelabuhan Tanjung Priok rencananya akan mulai masuk tahap pemasangan tiang pancang (ground breaking) pada Oktober mendatang.
Pada bulan yang sama, pemerintah juga menjadwalkan pemasangan tiang pancang proyek jalan layang dan jalan umum di sekitar bandar udara baru di Bali. "Pekan depan, kami akan ground breaking untuk Sepinggan dan perluasan pabrik pupuk di Kalimantan Timur," ujar Hatta.
Hatta menyampaikan, untuk menyukseskan program percepatan pembangunan ini, pemerintah juga akan membentuk tim sekretariat komite yang diisi oleh para profesional yang terdiri atas berbagai unsur.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, juga menyatakan, pihaknya akan mencoba memperluas insentif investasi bagi beberapa industri. Namun, untuk insentif yang terkait dengan tax holiday, diakui masih harus dibahas dan kini masuk tahap finalisasi antar kementerian.
"Untuk mendukung MP3EI, masalah insentif fiskal bukanlah yang diutamakan. Yang diutamakan adalah bagaimana secara legalitas proses infrastruktur ini semua dapat terbangun," kata Agus. (art)
