Sumber :
VIVAnews - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, menegaskan prioritas pihaknya saat ini adalah mengupayakan sejumlah film asing dapat tayang kembali di bioskop Tanah Air. Pemerintah juga bakal memberikan insentif bagi para pengusaha yang ingin membuat gedung bioskop guna menggiatkan industri dalam negeri.
"Yang paling penting sekarang agar film asing masuk dan diputar di bioskop yang ada. Tidak bisa di gedung yang akan dibangun, kan masih dua tahun itu dibangun. Jadi pakai gedung yang ada sekarang," kata Jero Wacik di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 27 Juni 2011.
Jero Wacik mengakui pasar bioskop di Indonesia saat ini memang masih bersifat oligopoli. Namun, kondisi itu dianggap lebih baik dibandingkan sebelumnya yang masih dimonopoli oleh satu perusahaan. "Sekarang oligopoli, makin membaik kan, itu ke depannya. Hanya, tidak bisa sekaligus tahapannya," kata dia.
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengungkapkan saat ini terdapat 600 layar dengan dua pemain besar yaitu Cineplex21 dan Blitz. Ke depannya, pemerintah menginginkan adanya penambahan jumlah layar bioskop sekitar 400 layar, sehingga menjadi 1.000 layar bioskop.
Penambahan bioskop tersebut di antaranya dengan meminta pembangunan mal-mal baru ikut menyediakan ruangan untuk dibangunnya bioskop baru. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kemenbudpar berharap bisa mendiskusikan wacana tersebut dengan pimpinan di daerah atau provinsi.
Pembangunan bioskop baru juga bisa ditempuh dengan membangun gedung bioskop di taman kota atau lokasi lainnya.
"Jadi, saya akan tambah 400 lagi biar jadi 1.000. Nah, 400 bioskop ini, kalau bisa balapan lah kalau mau bikin. Siapa mau beli layar silakan, sekalian dia bikin gedung dulu. Kalau sekarang dia impor dan memutar filmnya di 600 bioskop itu," kata Wacik.
Sementara itu, terkait pemberian insentif, Menbudpar berniat untuk menggaet perbankan untuk memberikan insentif berupa kredit berbunga rendah bagi pengusaha yang akan membangun gedung bioskop. "Beri kredit yang ringan biar bisa tumbuh industri film," tegas Menbudpar.
Selain pembangunan sarana bioskop di Tanah Air, menurut pemerintah, sudah banyak perusahaan importir film baru yang bermunculan atau mendaftar sebagai importir film dan menunggu izin dari Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Hingga saat ini, tinggal dua importir film yang belum dapat melakukan kegiatan impor film.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono, mengatakan semua perusahaan importir film sudah dapat melaksanakan kegiatan impor, namun masalahnya mereka mau atau tidak melakukannya.
Agung menjelaskan, saat ini kurang lebih ada sembilan importir film sudah dapat mengimpor film. Banyak perusahaan baru yang mendaftar sebagai importir film. Perusahaan itu masih diproses Ditjen Bea Cukai untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Penambahan bioskop tersebut di antaranya dengan meminta pembangunan mal-mal baru ikut menyediakan ruangan untuk dibangunnya bioskop baru. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kemenbudpar berharap bisa mendiskusikan wacana tersebut dengan pimpinan di daerah atau provinsi.
