BISNIS

Daerah Mana Belanja Pegawainya Tertinggi?

Lebih dari 120 daerah menganggarkan belanja pegawai hingga di atas 60 persen dari APBD-nya

ddd
Jum'at, 8 Juli 2011, 06:30
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) (VIVAnews/Adri Irianto)

VIVAnews- Alokasi belanja pegawai mulai dirasa memberatkan anggaran baik pusat dan daerah. Untuk mengurangi beban anggaran itu, pemerintah melontarkan wacana pensiun dini.

Sementara daerah juga merasakan beban berat belanja pegawai. Banyak daerah bahkan alokasi anggaran gaji pegawai merupakan pos paling besar dibanding pos belanja yang lain.

Bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memperkirakan 124 daerah di Indonesia memiliki anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Ke-124 daerah ini menganggarkan belanja pegawai hingga diatas 60 persen dari APBD-nya.

Berdasarkan data APBD 2010 (per 25 Juni 2010) yang dikutip VIVAnews dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, memang terlihat banyak daerah porsi belanja pegawai di atas 50 persen. Beberapa kabupaten itu terdapat di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.

Kabupaten Magetan-Jawa Timur dan Tasikmalaya-Jawa Barat merupakan dua daerah dengan porsi belanja gaji pegawai sebesar 75 persen dari APBD. Belanja gaji pegawai dalam APBD 2010 sebesar Rp500,664 miliar. Sementara total pendapatan daerah itu Rp666,548 miliar. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) sendiri hanya Rp45 miliar.

Sementara Kabupaten Tasikmalaya belanja pegawai menghabiskan dana Rp779,805 miliar. Sementara total pendapatan Rp1,039 triliun. Namun PAD daerah ini hanya Rp76,875 miliar.

Selanjutnya kabupaten yang memiliki alokasi gaji pegawai sebesar 74 persen yaitu Kabupaten Boyolali-Jawa Tengah, Klaten-Jawa Tengah, Tanah Datar-Sumatera Barat.

Kabupaten Boyolali menghabiskan belanja gaji pegawai sebesar Rp679,233 miliar. Total pendapatan daerah itu adalah Rp912,315 miliar dan PAD sebesar Rp80,02 miliar.

Sementara Klaten memiliki belanja pegawai Rp760,987 miliar. Klaten memiliki total pendapatan Rp1,025 triliun, sementara PAD sebesar Rp71,371 miliar.

Untuk Kabupaten Tanah Datar, belanja pegawai tercatat Rp378,914 miliar. Kabupaten ini memiliki total pendapatan Rp511,476 miliar dan PAD hanya Rp35,402 miliar.

Daerah dengan belanja pegawai yang besar lainnya yaitu Kabupaten Wonogiri-Jawa Tengah, Purworejo-Jawa Tengah, Solok-Sumatera Barat dengan prosentase 73 persen. Kabupaten Wonogiri belanja pegawai Rp646,044 miliar sementara total pendapatan daerah itu Rp879,303 miliar. Daerah itu memiliki PAD Rp64,818 miliar.

Kabupaten Purworejo memiliki belanja pegawai Rp528,629 miliar. Sementara total pendapatannya Rp720,844 miliar dan PAD-nya hanya Rp60,989 miliar.

Kabupaten Solok dengan total pendapatan sebesar Rp491,083 miliar dan PAD hanya Rp20,637 miliar memiliki belanja pegawai Rp359,743 miliar.

Daerah lain yang memiliki belanja pegawai tinggi yaitu Kuningan dengan prosentase 72 persen. Kuningan memiliki total penadpatan Rp957,575 miliar dan PAD Rp70,927 miliar. Belanja pegawainya mencapai Rp689,855 miliar.

Sama dengan Kuningan, Kabupaten Sragen juga memiliki belanja daerah sebesar 72 persen dari total pendapatan daerah. Belanja gaji pegawai daerah ini Rp566,472 miliar dan total pendapatan Rp788,505 miliar. Sementara PAD 69,398 miliar.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan meminta kepada daerah agar memiliki terobosan dalam pengaturan anggaran. Menurutnya distribusi anggaran pusat ke daerah setiap tahunnya naik 50 persen. Tahun 2012 saja mencapai Rp 437,1 triliun.

Namun distribusi anggaran tersebut mencapai 83 persen dari total pendapatan daerah. Sementara hanya 17 persen belanja daerah yang dibiayai dari pendapatan asli daerah (PAD). Kemendagri mencatat, hanya 39 persen APBD yang terserap untuk belanja aparatur atau membayar gaji pegawai. (ren)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
giri
11/07/2011
Pantas saja yg komen2 diatas gak bisa jadi pns, sudah terlihat kualitas kalian kok. tidak jaminan kalau kalian dapat kesempatan untuk bekerja sbg pns masih lantang bersuara negatif. pegawai swasta yang lebih tak bermoral juga banyak ditemui.
Balas   • Laporkan
tonggar1 | 15/07/2011 | Laporkan
hahhahaha.... yang penting seneng ya ga boss. makanya banyak yg pengen jadi PNS.
pnsgakmutu
08/07/2011
Itu baru yang resmi udah 60% APBD terserap buat PNS belum lagi yang tak resmi, misalnya fee wajib setiap proyek, markup anggaran, manipulasi dll. Hitung-hitung mungkin habis juga 80% masuk kantong atau rekening para PNS. Udah gak perlu kita bayar pajak !!
Balas   • Laporkan
andariesta
08/07/2011
PNS itu gaji utuh.. ada dana lain yang diambil dari proyek atau alokasi lain... tuh di dephut begitu! Enaknya tidak menegnal PHK.. Gak mau aku jadi PNS... :-)
Balas   • Laporkan
pns
08/07/2011
padahal aku pengen pns..sopo seng ra seneng pns kerjone yo sante trus cuma pirang jam tok..
Balas   • Laporkan
wirkoko
08/07/2011
contoh di batam gurus KTP itu perlu berbulan2, seharusnya bisa selesai satu/dua jam jadi begitu lama, pegawai2 nya hanya duduk gobrol kita bisa lihat apa yg mereka lakukan saat kerja, hanya buang uang rakyat tapi tdk ada manfaatnya
Balas   • Laporkan
wirkoko
08/07/2011
Sebenarnya tdk butuh begitu banyak PNS karena ga ada manfaatnya buat masyarakat , ini hanya tambah anggaran saja dan tambah korupsi saja, hanya pemeintah daerah caranya supaya bisa korupsi, menghabiskan uang negara.
Balas   • Laporkan
Moncrot
08/07/2011
Kita mmg prlu PNS tp efesiensinya masih kurang.pekerjaan yg bisa d kerjakan 1 org tp d kerjakan 5-10 org.makanya bnyak PNS yg krjanya cm ngopi,baca koran n ngomong politik.mending di PHK saja drpd makin habisin duit negara terus menerus.
Balas   • Laporkan
sentrocampo
08/07/2011
Sepertinya kita membayar pajak hanya untuk membiayai PNS saja.. Apa kata dunia??
Balas   • Laporkan
g3d9
08/07/2011
sejak presiden SBY berkuasa selalu memperhatikan kesejahteraan PNS saja dengan menganaktirikan pembangunan sehingga terjadi anggaran operasional melebihi Belanja Modal...memang tidak kondusif..sehingga terpikirkan pajak yang dibayar di priopritas untuk PN
Balas   • Laporkan
Hendra RL
08/07/2011
Info yang bagus. Sudah sangat mendesak untuk mereformasi institusi pemerintah secara lebih profesional, bukan padat karya.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com