Sawah Susut Terus, Kok Beras Lebih 3 Juta Ton
VIVAnews - Serikat Petani Indonesia (SPI) akan meneliti kebenaran surplus beras Indonesia yang mencapai tiga juta ton lebih. Jumlah produksi ini dinilai fantastis, sebab 2007 lalu Indonesia masih mengimpor 1,5 juta ton beras.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyambut gembira surplus beras nasional 2008 mencapai tiga juta ton. Seiring menyempitnya lahan persawahan, sering terlambatnya distribusi pupuk pada musim tanam dan bencana berpotensi mengurangi produksi padi nasional.
"Kami turut senang, tapi perlu ditelusuri darimana surplus beras ini," kata Hennry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu 21 Januari 2009.
Henry mengatakan, laju pengurangan lahan persawahan 40 ribu hektar per tahun, berdampak nyata pada kemampuan produksi beras nasional. Alih lahan yang sangat cepat di luar Pulau Jawa dari persawahan menjadi area perkebunan sawit juga berakibat kurangnya produksi beras.
Untuk itu, SPI bekerja sama membentuk tim survei beras di seluruh Indonesia. Survei akan mengikutsertakan SPI masing-masing wilayah, tenaga ahli dari universitas dan tenaga ahli serikat petani. Paling lambat, masyarakat mengetahui hasil survei pertengahan tahun ini. Hasilnya kemudian diserahkan kepada Departemen Pertanian dan pihak terkait.
Di balik kesuksesan yang didengungkan mengenai surplus beras nasional, Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional SPI Ahmad Ya'kub mengatakan tak ada perubahan nasib dari petani. Kenaikan sewa lahan pertanian Rp 10 juta per tahun pada 2008 yang menaik dibandingkan tahun sebelumnya, Rp 7 juta per tahun, hanya menyisakan pendapatan sebesar Rp 4.700 per orang per kapita. "Pada 2008, pendapatan keluarga petani rata-rata hanya Rp 14.000," katanya.
Pemerintah yang menggalakkan revolusi hijau tidak meningkatkan kepemilikan lahan petani. Yakub menerangkan, jumlah petani gurem dengan luas lahan di bawah 0,5 hektar meningkat 2,2 persen per tahun. Pada 2003, petani gurem mencapai 13,2 juta jiwa, pada 2008 diperkirakan naik menjadi 14,7 juta rumah tangga petani. "Revolusi hijau malah menurunkan derajat petani," ujar Yakub.
Sehingga pemerintah harus menetapkan UU agraria yang mengatur pendistribusian lahan pertanian sebelum menetapkan kepemilikan lahan abadi. "Sekarang pemerintah bukan menjalankan janji pelaksanaan agraria, tetapi hanya sertifikasi lahan saja," kata Henry.
Kantongi Surat Tugas Maju Pilgub, Bobby Nasution: Tak Perlu Daftar Lagi ke Golkar Sumut
Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution mengaku tidak mau mendaftar atau mengambil formulir di DPD Partai Golkar Sumatera Utara untuk maju Pilgu
