- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Pemerintah berencana menurunkan alokasi anggaran subsidi tahun depan menjadi Rp208,9 triliun. Jumlah ini turun Rp28,3 triliun dari beban anggaran subsidi APBN-P 2011 sebesar Rp237,2 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan tentang penyampaian Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, mengatakan, selain pengentasan kemiskinan, tugas penting negara lainnya adalah mengurangi beban hidup masyarakat, utamanya masyarakat berpendapatan rendah.
"Untuk itu, pemerintah tetap memberikan subsidi dalam berbagai bentuknya kepada mereka," kata Presiden di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2011.
Menurut dia, pada 2012, pemerintah masih tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi, dan sekaligus melakukan perbaikan dalam mekanisme penyalurannya agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Anggaran sebesar Rp208,9 triliun itu, lanjut Presiden, akan dialokasikan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp123,6 triliun, subsidi listrik Rp45 triliun, dan subsidi non-energi Rp40,3 triliun.
"Subsidi non-energi ini terdiri atas subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak," katanya.
Presiden Yudhoyono mengatakan, pemerintah menyadari bahwa subsidi merupakan hak masyarakat ekonomi lemah ke bawah. Namun, dalam penyalurannya masih banyak yang kurang tepat sasaran, sehingga dinikmati oleh masyarakat mampu.
"Oleh karena itu, kebijakan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang telah dilakukan pada 2011 tetap dilanjutkan pada 2012," jelasnya.
Mengenai pengendalian volume BBM bersubsidi, Presiden mengatakan akan mengoptimalkan program konversi minyak tanah melalui tabung elpiji 3 kilogram, peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati, dan bahan bakar gas serta pembatasan konsumsi secara bertahap. (art)
Timur Tengah Memanas, Australia Peringatkan Warganya Segera Tinggalkan Israel
Kementerian Luar Negeri Australia memperingatkan bahwa situasi keamanan dapat memburuk dengan cepat, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
