- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Pemerintah Thailand membatalkan kontrak antarpemerintah (government to government) ekspor beras sebanyak 580 ribu ton ke Indonesia. Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawtra, beranggapan harga US$535 per ton terlalu murah.
Menteri Pertanian, Suswono, justru memandang positif adanya pembatalan kontrak tersebut, meski berdampak sedikit pada kenaikan harga beras di pasaran.
Menurutnya, pembatalan itu menjadi kesempatan bagi Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri. "Ini kesempatan bagi Bulog, tunjukkan kerja keras dengan jemput bola melalui satgas-satgasnya," kata Suswono
Pandangan Suswono berbeda dengan anggota dewan yang menilai pembatalan kontrak itu bermuatan politis.
Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, mengatakan bahwa Perdana Menteri Thailand telah mengganti Direksi Badan Urusan Logistik Thailand, lantaran dianggap mengambil kebijakan penandatanganan kontrak dengan Indonesia pada masa transisi.
Sementara anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa pembatalan penjualan 580 ribu ton beras oleh Pemerintah Thailand ke Indonesia sebagai bentuk pelecehan. Pasalnya, pembatalan itu dilakukan secara sepihak oleh Thailand. (eh)
Yen Amblas ke Level Terendah dalam 34 Tahun, Menkeu Jepang Bakal Ambil Tindakan
Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki menyatakan, akan mengambil tindakan yang tepat terhadap pergerakan pasar mata uang yang berlebihan.
