- Istimewa
VIVAnews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum akan memanggil perusahaan tambang emas terbesar dunia, PT Freeport Indonesia untuk melakukan renegosiasi kontrak kerja. Hal itu karena adanya masalah di internal perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite, pihaknya memahami permasalahan pemogokan kerja yang terjadi di Freeport. "Mungkin mereka masih sibuk di sana. Kami mengertilah," kata Thamrin kepada VIVAnews.com saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Meski demikian, dia melanjutkan, kementerian tetap akan memanggil Freeport untuk melakukan renegosiasi.
Saat ditanya tanggapannya mengenai Freeport yang mengganggap pembayaran royalti sebesar satu persen sudah cukup adil, Thamrin menjawab bahwa itu adalah pendapat sepihak. Sebab, dalam undang-undang dijelaskan bahwa pembayaran royalti pada negara minimal 3,75 persen.
"Jangan hanya baik untuk satu pihak, tapi juga dua pihak. Artinya, jangan hanya baik untuk Freeport, tapi tidak baik untuk pemerintah atau rakyat Indonesia. Kan kurang bagus juga," tuturnya.
Terkait pemanggilan, Thamrin mengatakan, akan melihat jadwal terlebih dahulu. Namun, yang pasti tidak dalam pekan ini.
Sebelumnya, juru bicara Freeport Ramdani Sirait dalam surat elektronik kepada VIVAnews.com menyatakan bahwa perusahaan telah menjalankan operasi di Indonesia selama lebih dari empat dasawarsa.
"Kontribusi kami pun kepada pemerintah telah mencapai 12 miliar dolar Australia (sekitar Rp107 triliun)," katanya. "Kami secara konsisten akan menghormati semua kontrak yang ada."
Dengan kontribusi seperti ini, Freeport yang mengelola Tambang Grasberg, Timika, Papua, yakin bahwa kontrak 1991 itu cukup adil bagi setiap pihak, termasuk untuk pemerintah. Bahkan, dia mengatakan, jika dibanding negara penghasil utama bahan tambang lainnya di dunia, Indonesia masih beruntung.
Sekadar informasi, pemerintah tengah berusaha melakukan negosiasi ulang atas kontrak karya perusahaan tambang di Indonesia. Hal itu untuk meningkatkan pendapatan negara. (art)
Anak Buah SYL Video Call Bahas 'Orang KPK' dan 'Ketua': Siapin Dolar Nanti Kami Atur
Mantan Sespri Sekjen Kementerian Pertanian, Merdian Tri Hadi menyebut terdakwa Kasdi Subagyo sempat berkomunikasi dengan seseorang melalui video call.
