VIVAnews - Pemerintah akan mempertahankan kepemilikan saham mayoritas tunggal (single majority) pada pengelolaan unit usaha perhubungan maupun perdagangan yang melibatkan pihak asing.
Demikian hal itu ditegaskan Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko pada Diskusi Prospek Transportasi Dari Sisi Bisnis di Cisarua Bogor, Sabtu pagi, 31 Januari 2009.
Hasil rapat koordinasi beberapa menteri diantaranya Menteri Perhubungan, Perdagangan, dan Menteri Keuangan belum lama ini menyepakati kerja sama dengan kepemilikan asing akan tetap melindungi kepentingan nasional.
Tri mencontohkan, jika kepemilikan saham 51:49 persen, pemerintah akan memiliki saham 51 persen dan sisanya bisa dimiliki pihak swasta asing maupun lokal. "Kalau skemanya 4:25, Indonesia harus memiliki (saham) 26 persen," ujarnya.
Komitmen tersebut, kata dia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang melindungi aset nasional.
Tri mengakui, hal itu dikemukakan terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kepemilikan asing pada beberapa sektor, seperti perhubungan dan perdagangan beberapa waktu lalu.
Dalam UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, terdapat ketentuan meningkatkan peran swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan bandara, termasuk bandara internasional. Realisasinya, pemerintah akan tetap memberlakukan prinsip saham mayoritas.
Sebagai informasi, terdapat 187 bandara umum di Indonesia. 162 diantaranya dikelola unit pelaksana Teknis Dirjen Perhubungan Udara (UPT DJU), 25 bandara dikelola perseroan PT Angkasa Pura I dan II serta satu bandara dikelola Badan Hukum Indonesia.
Beberapa bandara udara direncanakan menjadi bandara internasional dan menarik investor swasta nasional maupun asing.
Bagi unit usaha penunjang di sektor perhubungan udara yang lebih terbuka, kata Tri, kepemilikannya bisa lebih longgar. "Misalnya saja usaha pemasaran," kata Tri.
FIFA Terang-terangan Puji Timnas Indonesia
Peningkatan rangking Timnas Indonesia mendapatkan pujian dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA).
