BI Tahu Produk Derivatif di Danamon Syariah
VIVAnews - Bank Indonesia (BI) mengetahui adanya rekening syariah yang digunakan untuk transaksi derivatif.
Hal ini dikatakan oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia, Ramzi Zuhdi di DPR, Senin malam, 2 Februari 2009.
Dia menanggapi pertanyaan anggota DPR, Dradjad Wibowo yang mengungkapkan transaksi derivatif sudah melebar ke perbankan syariah. Padahal transaksi jenis ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
"Anehnya, di Bank Danamon Unit Syariah yang mestinya rekening nasabah syariah justru dimasuki transaksi derivatif," ungkap Dradjad saat rapat kerja dengan BI di Gedung DPR, Jakarta, Senin 2 Februari 2009.
Ramzi menekankan ketika ada transaksi antara pihak bank dan nasabah, sebenarnya mereka mengetahui akan adanya transaksi derivatif tersebut.
"Itu (transaksi) yang menawarkan dari yang konvensional diketahui oleh nasabah dan dia tahu persis mana yang dijual, syariah atau konvensional," ujar Ramzi.
Ramzi mengingatkan BI mengetahui kasus ini karena transaksi ini berkaitan dengan rekening syariah. "Mereka memberi tahu karena ini terkait rekening syariah," katanya.
Ditanya bank mana saja yang melakukan transaksi derivatif dengan rekening syariah, Ramzi mengaku tidak tahu persis. "Sementara yang ke saya hanya itu (Danamon Syariah) saja".
"Begitu kami tahu, dia sudah membuat rekening baru di bank konvensional," ujarnya.
Namun, menurut Dradjad Wibowo, indikasi ini menunjukkan kekurangan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan di Indonesia.
"Transaksi derivatif sangat jauh dari prinsip-prinsip syariah, ini antara produk halal dan haram," ujarnya. Karena itu, Dradjad mempertanyakan pengawasan BI atas lolosnya transaksi tersebut.
Dia menekankan transaksi ini ada prosesnya. Karena itu, jika Dewan Syariah mempertanyakan transksi derivatif itu, maka perlu dipertanyakan apakah karena pertimbangan halal haram atau motivasi uang.
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
