BISNIS

Perumahan Rakyat Butuh Political Will Pemda

Keberhasilan pembangunan perumahan rakyat sangat tergantung kesiapan pemerintah daerah.
Rabu, 4 Februari 2009
Oleh : Antique, Anda Nurlaila
perumahan rakyat

VIVAnews - Suksesnya pembangunan perumahan rakyat tergantung kemampuan pemerintah daerah. Respon pemerintah daerah berbeda, tergantung kesungguhan (political will) kepala pemerintahan daerah.

Menurut Menteri Muda Permukiman Rakyat pada masa Orde baru Cosmas Bara, keberhasilan pembangunan perumahan rakyat sangat tergantung kesiapan pemerintah daerah. Sejak 1978, penerimaan kepala daerah terhadap kebijakan pembangunan perumahan rakyat berbeda-beda.

"Ada yang menerima, ogah-ogahan, dan ada yang tidak menerima," kata dia pada Sarasehan Perumahan dan Permukiman Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa, 4 Februari 2009.

Cosmas mengatakan, pendekatan pemerataan perumahan rakyat memang mementingkan respon. Sebab, penyediaan sarana perumahan (papan), merupakan satu kebutuhan dasar utama selain pangan dan sandang.

Dia menuturkan, dalam perkembangannya, dinamika kondisi negara dan pemerintahan tidak mendukung stabilitas selama 1950-1978. Setelah Pelita I dan II berhasil mengatasi masalah sandang pangan selanjutnya perumahan menjadi perhatian pada pelita III. "Di mana ada rakyat tidak mampu mendirikan perumahannya, maka pemerintah harus turun tangan," ujar Cosmas.

Saat itu, presiden menugaskan Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga yang berkaitan dengan perumahan seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Perumnas, BTN, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Pemda, serta menggerakkan swasta bidang perumahan.

Dari pendataan yang ada, 30 persen di perkotaan dan 70 persen di perdesaan pada tahun 1970-an dan terus meningkat hingga 50 persen dewasa ini. Dari sini diketahui kekurangan perumahan (backlog) yang harus dikejar dengan pertimbangan pertumbuhan penduduk dan kondisi perkotaan yang lebih beragam.

Cosmas menambahkan, prioritas perumahan diarahkan ke ibukota provinsi dengan fasilitasi Perumnas dan bertahap di semua kota besar provinsi tersebut. "Ini dipakai untuk pemerataan di seluruh provinsi dan diikuti kota dan kabupaten lainnya," kata dia.

Selain itu, dia mengakui, pembangunan perumahan rakyat perlu mempertimbangkan kriteria pemilihan lokasi (site selection) di daerah seperti ketersediaan infrastruktur di antaranya akses jalan, listrik, dan air dengan instansi berkaitan.

TERKAIT
TERPOPULER