- holcim.es
VIVAnews - Produsen semen, PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) memutuskan untuk menggabungkan anak usahanya, PT Semen Dwima Agung. Perseroan menganggap kegiatan pertambangan dan kegiatan operasional semen sebaiknya dilaksanakan oleh satu entitas bisnis.
Aksi korporasi Holcim Indonesia itu terungkap dalam publikasi yang disampaikan perusahaan, Rabu, 7 Maret 2012.
Dalam penjelasannya, Semen Dwima Agung adalah perusahaan tertutup di bidang usaha semen dan mempunyai fasilitas pabrik di Tuban, Jawa Timur. Pada saat ini, SDA belum berproduksi dan beroperasi.
Saat ini, pemegang saham SDA adalah PT Holcim Indonesia Tbk sebesar 99,99 persen dan sisanya PT Holcim Beton sebesar 0,01 persen. "Sebelum penggabungan efektif, Holcim akan menguasai 0,01 persen saham Holderfin BV di SDA," tulis publikasi tersebut.
Holcim beralasan untuk menghadapi kebutuhan semen yang terus meningkat, perusahaan pada Desember 2010 telah membangun pabrik ketiganya di Tuban, Jawa Timur. Pabrik batu itu direncanakan mempunyai kapasitas produksi sebanyak 1,7 juta ton per tahun.
Pembangunan pabrik baru tersebut rencananya terletak di atas tanah yang terletak atas nama SDA.
Untuk mendukung kegiatan operasional pabrik, Holcim telah memiliki konsesi pertambangan lempung seluas 69,49 hektare dan konsesi pertambangan batu kapur 288,645 hektare. Lahan itu dimiliki oleh SDA dan berada kurang lebih 1,7 kilometer dari lokasi pabrik.
Dengan penggabungan kegiatan pertambangan dan operasi pabrik semen, Holcim berharap dapat menghindari transaksi antar perusahaan yang dapat menimbulkan pekerjaan administrasi dan kewajiban pajak yang tidak perlu. Selanjutnya, penggabungan ini diharapkan bisa memberikan dampak bagi biaya produksi perusahaan.
Pada perdagangan hari ini, hingga pukul 10.36 WIB, saham Holcim naik Rp50 ke level Rp2.450 dari penutupan kemarin Rp2.400. Saham Holcim sempat menguat ke level Rp2.475 per unit. (art)
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
