- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Kementerian Keuangan menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang kerja sama dalam tugas dan fungsi. Dengan kerja sama ini diharapkan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta penegakan hukum dapat terwujud.
Menurut Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, korupsi kolusi dan nepotisme telah menggerogoti pilar-pilar keuangan negara. "Karenanya, penegakan hukum harus terus ditingkatkan," ujar Agus saat memberikan sambutan di kantornya, Jakarta, Kamis 8 Maret 2012.
Nota kesepahaman ini, dia melanjutkan, meliputi sosialisasi, pengamanan penerimaan dan aset negara, penegakan hukum, tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai yang terindikasi pidana dan rencana pemanggilan, permintaan keterangan, pengumpulan bukti oleh Polri kepada aparatur Kemenkeu.
"Kalau terjadi pelanggaran dan perlu penindakan hukum sudah ada kesepahaman untuk segera melaporkan. Begitu pula, kalau ada indikasi-indikasi yang melanggar hukum akan ditindaklanjuti baik umum maupun perpajakan," tuturnya.
Kunci keberhasilan dari kerja sama ini, Agus menambahkan, terletak pada adanya komunikasi yang efektif. "Karenanya terdapat forum komunikasi pada tingkat pusat maupun daerah," ujarnya. (art)
Kemenpan-RB Pertimbangkan Usul Ombudsman soal Penundaan Seleksi CASN karena Pilkada
Kemenpan-RB akan membicarakan usulan Ombudsman RI tentang penundaan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 karena alasan Pilkada Serentak.
