- VIVANews/Nurcholios Anhari Lubis
VIVAnews - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menaikkan penerimaan negara dari deviden atas laba BUMN dari Rp28 triliun menjadi Rp30,77 triliun, namun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan ngotot untuk tidak menaikan pembagian deviden BUMN.
"Kami mohon deviden tetap seperti di APBN Rp28 triliun. Untuk itu saya minta bantuan komisi VI," kata Dahlan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin 12 Maret 2012.
Dahlan menjelaskan jika deviden tetap Rp28 triliun, maka selisih deviden sebesar Rp2 triliun dapat menghasilkan berbagai proyek hingga Rp12 triliun kalau tetap ditahan di BUMN. "Kami tidak menyangka deviden dinaikkan, ada program strategis yang dapat dilaksanakan dengan uang senilai Rp2 triliun," paparnya.
Salah satu program yang dapat dimanfaatkan adalah mengenai program swasembada daging dengan cara BUMN perkebunan sapi besar yang dikombinasikan dengan perkebunan sawit. "Itu memerlukan modal, sehingga kami pingin ada alokasi seandainya deviden tetap Rp28 triliun," katanya.
Program lainnya adalah swasembada beras dengan mencetak sawah baru yang dananya diambil dari deviden yang tidak dinaikan. Dari deviden
itu juga, Dahlan berambisi untuk mempunyai BUMN yang memproduksi panel surya 100 persen buatan Indonesia. "Tidak seperti sekarang yang hanya
merakit," katanya.
Dengan begitu, lanjutnya, Indonesia akan benar-benar menjadi negara industri yang sepenuhnya Indonesia dan suplai perusahaan dalam negeri yang selama ini 100 persen impor dengan tiga program besar ini masalah strategis dapat terurai. (adi)
Kenaikan Tarif Cukai Disarankan Moderat Menyesuaikan Inflasi agar Tidak Suburkan Rokok Ilegal
Tarif cukai yang naik secara terus menerus dinilai memberatkan pelaku usaha dan membuat rokok ilegal semakin subur.
