- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Bank Dunia menilai keputusan pemerintah yang menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan pilihan paling tepat bagi Indonesia. Langkah itu merupakan bentuk kehati-hatian dari pemerintah.
"Ini langkah tepat karena volatilitas pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup," ujar Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chadhuri, di The Energy Tower, Jakarta, Rabu 4 April 2012.
Bank Dunia menganggap keputusan pemerintah dan DPR itu merupakan tindakan awal dari upaya antisipasi keputusan lebih buruk, penolakan kenaikkan harga BBM dari DPR.
Namun, Bank Dunia mengakui, keputusan menaikan harga BBM jika minyak mentah Indonesia menembus 15 persen dari asumsi APBN-P selama 6 bulan terakhir, memang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
Ketidakpastian yang dimaksud itu adalah berasal dari sisi anggaran pemerintah. Selain itu, peningkatan harga BBM juga sepenuhnya tergantung dari kondisi ekonomi global.
Di sisi lain, jika harga minyak tetap tinggi tetapi harga BBM di pasaran tidak bisa ditahan, belanja BBM pemerintah dipastikan juga akan sangat tinggi. Padahal, berdasarkan undang-undang perbendaharaan negara pada 2003, anggaran tersebut tidak boleh memberikan subsidi yang terlampau besar.
"Kalau tidak ada peningkatan harga BBM di pasar tapi harga minyak dunia tetap naik, maka subsidi semakin besar bahkan melebihi 3 persen dari GDP. Nantinya, pembiayaan pembangunan yang terkena dampaknya," ujarnya.
Bank Dunia memprediksi, jika terjadi kenaikan harga BBM, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi menjadi sebesar 6,1 persen. Sementara inflasi akan berada pada level 5,7 hingga 5 persen. Perkiraan itu terjadi akibat kenaikkan harga BBM yang dibarengi oleh kenaikkan harga barang.(np)
Dominasi Skuad Timnas U-23 di Piala Asia, Menpora Dito Akan Terus Maksimalkan PPLP dan SKO
Menpora Dito Ariotedjo buka suara terkait jebolan PPLP, PPOP, dan SKO Kemenpora mendominasi skuad Timnas Indonesia U-23 saat mengalahkan Australia.
