BISNIS

Batas Upah Tak Kena Pajak Naik, Apa Dampaknya

Kenaikan penghasilan tidak kena pajak diharapkan meningkatkan pajak pertambahan nilai.

ddd
Senin, 30 April 2012, 16:55
Penghasilan tidak kena pajak naik diharapkan meningkatkan pajak pertambahan nilai.
Penghasilan tidak kena pajak naik diharapkan meningkatkan pajak pertambahan nilai. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews - Pemerintah berencana untuk menaikkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp15,84 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun. Rencana itu diharapkan dapat meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai kompensasi penurunan pajak penghasilan (PPh).

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan, menaikkan PTKP memang diakui dapat menurunkan penerimaan PPh. "Tapi, PPN akan meningkat dan itu kan memperbaiki konsumsi," kata Bambang di Jakarta, Senin 30 April 2012.

Bambang menambahkan, peningkatan PPN tidak akan sedrastis penurunan penerimaan PPh, sehingga tidak akan bisa mengompensasi penurunan PPh. Namun, dia menjelaskan, menaikkan PTKP ini untuk melindungi pekerja berupah minimum yang di bawah Rp2 juta per bulan.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menaikkan upah atau gaji tidak kena pajak dari Rp15,84 juta menjadi Rp24 juta per tahun. Kenaikan batas penghasilan yang tidak kena pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk lebih menyejahterakan pekerja.

Namun, rencana pemerintah tersebut harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah berencana berkonsultasi dengan DPR pada pertengahan Mei 2012, karena saat ini DPR masih memasuki masa reses hingga 13 Mei 2012.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, penyesuaian besaran PTKP sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.

Sebab, pemerintah baru dapat membahas mengenai perubahan ini setelah DPR menyelesaikan masa resesnya.

Wacana mengenai besaran PTKP telah muncul sejak lama. Dirjen Pajak saat itu, Darmin Nasution, (kini Gubernur Bank Indonesia) pernah mengungkapkan revisi PTKP bisa dilakukan pemerintah setiap saat. Kenaikan PTKP ini biasanya ada kaitannya dengan penyesuaian tingkat inflasi.

Untuk mengubah PTKP, pemerintah terlebih dahulu harus melihat kondisi perekonomian. Selanjutnya, Menteri Keuangan cukup berkonsultasi dengan DPR lalu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan.

Darmin menjelaskan, PTKP hadir untuk menjawab laju inflasi di Tanah Air. Maksudnya, jika inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi, dalam satu tahun pasti akan dipertimbangkan kembali.

Terakhir kali, pemerintah telah menaikkan batas minimal PTKP menjadi Rp15 juta. Sebelumnya, PTKP yang ditetapkan pemerintah adalah Rp13 juta per tahun. (art)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com