- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan independensi mantan ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yunus dituding dekat dengan partai politik tertentu.
Anggota Komis XI DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Dolfie OFP, meminta klarifikasi terhadap Yunus atas laporan lembaga negara yang menilai Yunus tidak independen. "Hanya Bapak memiliki kedekatan dengan parpol tertentu. Itu yang mengganggu independensi," kata Dolfie di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu 13 Juni 2012.
Yunus langsung menyanggah pernyataan tersebut. Menurut dia, kedekatannya dengan parpol karena jabatannya sebagai pejabat PPATK selama sembilan tahun.
"Saya kenal dengan beberapa partai. Saya sembilan tahun menjabat di PPATK, sehingga dekat dengan parpol," ujarnya.
Dalam uji kepatutan dan kelayakan itu, Yunus menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dan masyarakat. Pada 2011, pengaduan nasabah naik 26 persen dari 679.035 pengaduan pada 2010 menjadi 853.892 pengaduan selama 2011.
"Selain itu, ada 11 bank yang menyelesaikan pengaduannya di bawah 85 persen," jelasnya.
Menurut Yunus, kurangnya perlindungan konsumen dan masyarakat di Indonesia disebabkan otoritas masih sibuk dengan tugas pokok. Kondisi itu membuat kurangnya pengaturan secara khusus, tidak ada unit khusus dan kurangnya pengawasan. Selain itu, dari sisi konsumen masih lemah informasi dan rapuh.
Untuk menjawab masalah itu, menurut Yunus, harus ada arsitektur jasa keuangan yang kuat, dan di dalamnya terdapat sistem pengaturan dan pengawasan yang independen serta efektif. (art)
Polisi Ditemukan Tewas di Mampang Jaksel dengan Luka Tembak di Kepala
Seorang anggota polisi ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024
