- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Kementerian Pekerjaan umum diminta untuk membuat studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menuturkan, ketimbang pemerintah menyerahkan studi kelayakan tersebut kepada swasta, akan lebih baik pemerintah yang mengerjakannya sendiri.
Menurut dia, hal itu untuk menghindari adanya penyelewengan dalam proses pengerjaan proyek jembatan terpanjang di Indonesia tersebut sejak awal. "Nanti, kalau disusun swasta dan tahu-tahu tidak feasible (layak), terus swastanya minta ganti kan jadi susah," kata Agus di Jakarta.
Agus menambahkan, anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah dalam pengerjaan studi kelayakan tersebut tidak sedikit, yaitu mencapai Rp1,5 triliun.
Sementara itu, hasil studi kelayakan yang diperoleh, menurut dia, belum tentu sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Sebab, informasinya kemungkinan tidak semuanya diberikan pihak swasta. "Tapi, kalau itu mau dilakukan, silakan Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakannya," tambah Agus.
Selain itu, Agus melanjutkan, dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, yang menjadi dasar hukum pembangunan mega proyek tersebut, ada beberapa poin yang masih harus direvisi, sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan penjaminan.
"Perpres itu mencantumkan dukungan jaminan pemerintah dan itu tentu kami dari sektor keuangan ada perhatian," ungkapnya.
Agus menuturkan, keinginannya tersebut bukan tidak beralasan. Berkaca pada pengalaman, banyak proyek yang dilakukan pemerintah terkendala karena studi kelayakannya dilakukan swasta.
Ketika ada masalah dalam pengerjaannya, dia melanjutkan, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, karena telah terikat kontrak penjaminan yang telah disepakati diawal pada saat pengerjaan studi kelayakan.
"Untuk itu, seandainya pemerintah memang berniat bikin jembatan, ya buat studi kelayakannya sendiri, sehingga kami tahu betonnya, struktur bajanya seperti apa," ungkapnya.
Selain itu, menurut Agus, dalam studi kelayakan tersebut tidak hanya meliputi konstruksi jembatan, tapi harus diperhitungkan banyak aspek. Mulai dari penerimaan dan fungsi-fungsi lainnya. Hal itu, yang selama ini tidak diterima pemerintah.
Selanjutnya, dia menuturkan, ketika operasionalnya nanti ternyata mampu melunasi pinjaman dari investor yang terkait, pemerintah akan dengan senang hati memberikan penjaminan.
Namun, dengan catatan, Agus menegaskan, pemerintah yang membuat uji kelayakannya. "Ya nanti, akan ada viability gap fund (dana pendamping pemerintah). Nanti, pemerintah yang akan menanggung," kata dia.
Terlepas dari hal tersebut, Agus mengaku bahwa hal tersebut tidak perlu dirisaukan. Sebab, ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan proyek tersebut dengan mengendalikan risiko yang ada. (art)
J&T Express Kembali Hadirkan J&T Connect Run 2024, Tiket Telah Resmi Dijual
J&T Express, perusahaan ekspedisi berskala global kembali menghadirkan J&T Connect Run setelah menuai kesuksesan di tahun pertamanya pada 2023 lalu.
